Puluhan Warga Jember Gelar Aksi Desak Penertiban Miras dan Narkoba Jelang Ramadan

JEMBER, TEKAPE.co – Puluhan warga yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Jember (MPJ) menggelar aksi unjuk rasa di Jember, Senin (16/2/2026), untuk menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengambil langkah tegas terkait peredaran minuman keras (miras) dan narkoba, khususnya menjelang bulan Ramadan.

Dalam aksinya, massa meminta Pemkab Jember menertibkan seluruh toko miras yang diduga tidak memiliki izin resmi serta memperketat pengawasan peredaran narkoba di wilayah setempat.

Koordinator aksi, Muhammad Umar, menegaskan bahwa pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum harus konsisten menegakkan peraturan daerah terkait pengendalian minuman beralkohol.

“Kami meminta Perda tentang pengendalian minuman beralkohol ditegakkan secara nyata. Jika tidak memiliki izin resmi, tempat usaha tersebut harus ditutup,” kata Umar dalam orasinya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah toko yang menjual miras tidak tercatat memiliki legalitas dari instansi berwenang, seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) maupun dinas terkait lainnya. Umar menekankan, penertiban tidak boleh bersifat musiman.

“Bukan hanya menjelang Ramadan, tetapi seterusnya. Jika ilegal, harus ditindak sesuai aturan,” tegasnya.

Selain persoalan miras, MPJ juga menyoroti maraknya penyalahgunaan narkoba yang menyasar kalangan pelajar hingga lingkungan pendidikan.

Massa menilai terdapat puluhan titik rawan peredaran narkoba di wilayah Jember.

“Kami prihatin karena generasi muda menjadi sasaran. Ini persoalan serius yang membutuhkan langkah konkret dari aparat,” ujar Umar kepada wartawan.

MPJ juga mendesak aparat keamanan bertindak profesional dan tidak memberikan ruang bagi praktik peredaran gelap.

Menurut mereka, upaya dialog dengan sejumlah pihak selama setahun terakhir belum membuahkan hasil optimal.

Aksi berlangsung tertib dengan penyampaian aspirasi secara terbuka dan pengawalan aparat keamanan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemkab Jember terkait tuntutan massa.

(Dodik)