Aksi Besar Aliansi Perlawanan Rakyat Luwu, Desak Pembentukan Provinsi Luwu Raya

LUWU UTARA, TEKAPE.co – Aliansi Perlawanan Rakyat Luwu Raya menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Aksi ini mengusung tajuk “Aksi Deklarasi Perlawanan Rakyat Luwu” dengan tuntutan utama pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Luwu Raya.

Berdasarkan seruan aksi yang beredar sejak dini hari, massa diperkirakan akan berkumpul di Perbatasan Luwu–Luwu Utara (Kalotok) sebelum bergerak menuju Monumen Masamba Affair.

Pergerakan massa dalam jumlah besar tersebut diprediksi akan berdampak arus lalu lintas di sepanjang jalur yang dilalui.

Menjelang pelaksanaan aksi, Jenderal Lapangan (Jenlap) Tandi Bali bersama Wakil Jenderal Lapangan Reski Aldiansyah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada masyarakat melalui surat edaran resmi.

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan pengguna jalan apabila dalam pelaksanaan aksi berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan, perlambatan arus lalu lintas, maupun gangguan aktivitas masyarakat lainnya,” ujar Tandi Bali. Senin (29/12/2025).

Tandi Bali menegaskan, aksi perlawanan rakyat Luwu Raya merupakan bentuk penyampaian aspirasi yang dijamin oleh konstitusi, sekaligus ekspresi kolektif atas kegelisahan masyarakat terhadap ketidakadilan serta minimnya keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap kepentingan rakyat Luwu Raya.

“Perjuangan pembentukan Provinsi Luwu Raya bukan kepentingan segelintir kelompok, melainkan aspirasi historis dan kolektif masyarakat Luwu Raya yang telah lama diperjuangkan,” tambahnya.

Aliansi Perlawanan Rakyat Luwu Raya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat aktif dalam aksi ini, mulai dari pemuda, pelajar, mahasiswa, petani, buruh, hingga masyarakat umum se-Luwu Utara dan Luwu Raya.

Sejumlah organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan tercantum sebagai bagian dari aliansi, di antaranya HIKMAH LUTRA, PEMILAR, PERMAHI, FKP LUTRA, PMII, HMI, IMM, GMNI, LMND, serta berbagai organisasi lainnya.

Panitia aksi turut mengundang konten kreator dan jurnalis warga untuk berperan aktif dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan jalannya aksi sebagai bentuk kontrol sosial dan penguatan suara rakyat. (*)