Nureny Pastikan Perbaikan Jembatan Gantung Salotellue–Surutanga Dikerjakan pada 2026

POLOPO, TEKAPE.co – Anggota DPRD Kota Palopo, Nureny, menyampaikan kabar positif bagi warga Kecamatan Wara Timur saat pelaksanaan reses masa sidang pertama tahun sidang 2025–2026, Senin (22/12/2025).

Ia memastikan rencana perbaikan jembatan gantung yang menghubungkan Kelurahan Salotellue dan Surutanga akan direalisasikan pada tahun anggaran 2026.

Kegiatan reses tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Palopo, Harisal A. Latief dan diikuti sejumlah anggota dewan lainnya, yakni Cendrana Saputra Martani, Andi Muh Tazar, Siliwadi, Irfan Nawir, serta Muh Bastam.

BACA JUGA: Groundbreaking Matano Belt Road, PT Vale Bangun Akses Jalan Lutim–Sulteng Sepanjang 35 Km

Reses menjadi forum dialog langsung antara wakil rakyat dan masyarakat guna menyerap aspirasi serta mengevaluasi pelaksanaan program pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Harisal menjelaskan, reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk hadir di tengah konstituen di daerah pemilihan masing-masing.

Selain menjaring aspirasi, kunjungan ini juga bertujuan memastikan program pembangunan yang berjalan pada 2025 dapat terlaksana sesuai kebutuhan masyarakat Kota Palopo.

Di hadapan warga, Nureny yang merupakan legislator dari Partai Gerindra mengungkapkan, perbaikan jembatan gantung Salotellue–Surutanga telah masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun depan.

Menurut dia, fasilitas tersebut memiliki peran penting bagi mobilitas dan aktivitas warga.

“Beberapa waktu lalu, Ibu Wali Kota Palopo telah meninjau langsung kondisi jembatan gantung ini,” ujar Nureny.

“Alhamdulillah, pada 2026 pembangunannya akan segera dilaksanakan. Selain itu, pemerintah kota juga memprioritaskan perbaikan tanggul yang jebol serta pintu air di wilayah Surutanga,” sambungnya.

Ia menambahkan, pembenahan infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko luapan air yang berpotensi mengancam permukiman warga saat debit sungai meningkat.

Sementara terkait usulan pengaspalan jalan yang disampaikan masyarakat, Nureny mengatakan belum dapat memberikan kepastian.

Nureny menyebut adanya kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun anggaran mendatang berpotensi memengaruhi realisasi sejumlah program.

“Kami berharap pada tahun-tahun berikutnya, ketika kondisi anggaran memungkinkan, usulan pengaspalan tersebut bisa direalisasikan,” katanya.(*)