Refleksi Akhir Tahun, Wali Kota Makassar Tegaskan Kinerja OPD Harus Berdampak Nyata

MAKASSAR, TEKAPE.co – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar tidak lagi memberi ruang bagi program-program yang bersifat simbolik dan seremonial.

Penegasan itu disampaikan dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2025 yang digelar di Hotel Novotel Makassar Grand Shayla, Kamis (18/12/2025).

Munafri menyampaikan, mulai 2026 seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dituntut menunjukkan kinerja nyata melalui program yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Ia menilai, arah pembangunan Kota Makassar kini harus masuk pada fase yang lebih terukur, berbasis kebutuhan riil warga, dan berorientasi hasil.

“Semua program pemerintah kota wajib sejalan dengan RPJMD. Tidak boleh lagi berhenti pada kegiatan simbolik atau sekadar seremonial tanpa manfaat nyata,” ujar Munafri di hadapan jajaran OPD.

Menurut Munafri, keselarasan program dengan RPJMD merupakan prinsip dasar yang harus dipahami seluruh perangkat daerah.

Ia menekankan bahwa kegiatan pemerintah tidak cukup hanya berupa acara formal atau kehadiran pimpinan, tetapi harus menjawab persoalan masyarakat secara konkret.

“Bukan lagi sekadar bikin acara, lalu pimpinan datang dan dianggap selesai. Yang harus selalu ditanya adalah kelanjutannya dan dampaknya bagi warga,” tegasnya.

Ia menambahkan, setiap program harus jelas tindak lanjutnya, terukur pelaksanaannya, serta benar-benar sampai pada sasaran yang dituju.

Turun Langsung ke Masyarakat

Munafri juga mengingatkan pentingnya pemerintah hadir langsung di tengah masyarakat untuk menilai efektivitas kebijakan.

Menurutnya, keberhasilan program tidak cukup diukur dari laporan administratif, melainkan dari pengalaman langsung warga.

“Ukuran paling sederhana adalah bertanya ke masyarakat. Apakah program sosial berjalan, apakah stunting menurun, bagaimana pelayanan keluarga berencana dan kerukunan umat beragama. Jawabannya harus datang dari masyarakat,” katanya.

Ia menilai, pemerintah akan sulit memahami persoalan jika memosisikan diri terlalu jauh dari warga. Dengan menyetarakan diri, pemerintah dapat mengetahui kebutuhan dan masalah yang benar-benar terjadi di lapangan.

Masalah Pertanahan Jadi Perhatian

Dalam refleksi tersebut, Munafri turut menyoroti persoalan pertanahan yang kerap dikeluhkan masyarakat. Ia meminta jajaran pemerintah menangani persoalan itu secara bertahap dan solutif, tanpa sikap emosional.

“Keluhan masyarakat soal pertanahan harus dihadapi dengan kepala dingin. Benahi satu per satu secara berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menyebut, akhir 2025 menjadi fase penting untuk memperkuat fondasi pemerintahan yang solid, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan publik. Seluruh jajaran Pemkot Makassar diminta memiliki kesiapan mental dan komitmen kerja yang sejalan.

Tegas soal Kesiapan Aparatur

Munafri menegaskan tidak ada ruang bagi aparatur yang tidak siap bekerja atau tidak mau mengikuti ritme kepemimpinan yang telah ditetapkan.

“Kalau tidak siap bekerja, tidak mau ikut ritme, silakan sampaikan. Lebih baik mundur dengan baik daripada menghambat kerja bersama,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa kunci keberhasilan pemerintahan terletak pada kerja sama dan kolaborasi antarseluruh elemen birokrasi.

Kejujuran dan Pelayanan Publik

Munafri juga menekankan pentingnya kejujuran dalam birokrasi. Ia menegaskan tidak membutuhkan laporan yang bersifat asal bapak senang (ABS), melainkan informasi yang jujur dan apa adanya.

“Saya butuh kebenaran, bukan laporan yang dibuat-buat,” ujarnya.

Menurutnya, muara dari seluruh proses pemerintahan adalah pelayanan publik. Masyarakat menilai kinerja pemerintah dari pengalaman langsung saat mengakses layanan, bukan dari dokumen perencanaan.

Ia mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya petugas layanan di kecamatan, kelurahan, puskesmas, dan sekolah, agar mampu memberikan pelayanan yang humanis dan berempati.

“Pelayanan publik bersentuhan langsung dengan masyarakat. Petugas di garda terdepan harus siap secara mental dan emosional,” katanya.

Digitalisasi dan Penguatan PAD

Dalam kesempatan itu, Munafri juga memaparkan capaian pendapatan daerah Kota Makassar yang dinilainya menunjukkan tren positif.

Untuk memastikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tercapai, ia mendorong penguatan pengawasan serta digitalisasi seluruh sistem pendapatan.

“Digitalisasi penting untuk menutup celah kebocoran dan memastikan semua proses tercatat dengan baik,” ujarnya.

Munafri optimistis kinerja PAD Kota Makassar berpotensi menjadi yang terbaik sepanjang sejarah pengelolaan keuangan daerah.

“Prinsipnya sederhana: maksimalkan sumber yang ada, tambah sumber baru, dan kurangi kebocoran. Strateginya jelas, tinggal konsistensi menjalankannya,” pungkasnya.(*)