Ruang Fiskal Palopo Tercekik, TKD Dipangkas Rp112 Miliar

PALOPO, TEKAPE.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, Sulawesi Selatan, menghadapi tekanan fiskal berat menyusul pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Salah satu pos yang terdampak paling besar adalah Dana Transfer Umum (DTU), yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Berdasarkan data Pemkot Palopo, total DAU tahun depan turun menjadi Rp434 miliar, anjlok sekitar Rp101 miliar dibanding 2025 yang mencapai Rp535 miliar.

BACA JUGA: Tertahan di Meja Birokrasi, Dana Bantuan Rp500 Juta untuk Minanga Segera Turun

Rinciannya, DAU tidak terikat turun dari Rp446 miliar menjadi Rp420 miliar.

Adapun DAU terikat untuk pendidikan, kesehatan, dan kelurahan menyusut tajam: dana pendidikan dari Rp48 miliar menjadi Rp3 miliar, sementara dana kesehatan dihapus total dari Rp25 miliar.

DBH juga berkurang signifikan, dari Rp15 miliar tahun ini menjadi Rp5 miliar pada 2026.

BACA JUGA: Kawal Sejumlah Proyek Strategis 2025, Pemkab Lutim dan Kejari Teken Pakta Integritas

Secara keseluruhan, Palopo kehilangan sekitar Rp112 miliar dari total TKD.

Wakil Wali Kota Palopo, Akhmad Syarifuddin, menyebut pemangkasan ini mempersempit ruang fiskal dan berpotensi menunda sejumlah program prioritas.

“Pengurangannya sangat berdampak terhadap program pembangunan. Kami berharap kebijakan ini bisa ditinjau kembali,” kata Syarifuddin, Rabu (15/10/2025).

Menurutnya, belanja pegawai Palopo sudah menyerap lebih dari 49 persen APBD.

Dengan berkurangnya TKD, ruang untuk pembiayaan pembangunan akan makin sempit.

“Separuh lebih anggaran habis untuk pegawai. Pembangunan otomatis tertekan,” ujarnya.

Akibatnya, beberapa program peningkatan pelayanan publik dan infrastruktur kemungkinan direvisi atau ditunda.

Namun, Pemkot Palopo tetap berupaya menjaga layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebersihan.

Ketua DPRD Palopo, Darwis, menilai pemangkasan TKD berisiko menekan stabilitas fiskal daerah.

“Palopo dengan PAD kecil pasti kesulitan. Dampaknya bukan hanya ke pembangunan, tapi juga bisa ke pembayaran gaji pegawai,” katanya.

Ia meminta Pemkot melakukan rasionalisasi anggaran secara selektif dan memprioritaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Belanja harus ditata ulang. Program administratif bisa dikurangi, tapi yang penting untuk warga harus dipertahankan,” ujar Darwis.(*)