Luwu Raya Tak Kebagian, Ketua KKLR Sulsel Kritik Proyek Jalan Multiyears Rp2,2 Triliun

MAKASSAR, TEKAPE.co – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendapat sorotan terkait pembagian proyek jalan multiyears senilai Rp2,2 triliun.

Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (BPW KKLR) Sulsel, Ir Hasbi Syamsu Ali, menilai Luwu Raya dianaktirikan karena tak kebagian proyek strategis tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Hasbi saat menghadiri pelantikan Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (PB IPMIL Raya) periode 2025–2027, di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (1/10/2025) malam.

“Dengan kontribusi ekonomi, luas wilayah, dan jumlah penduduk yang begitu besar, seharusnya Luwu Raya mendapat perhatian khusus. Tapi sampai sekarang, tidak ada satu pun proyek jalan multiyears untuk wilayah ini. Ini tidak adil,” kata Hasbi.

Menurutnya, jalan merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan, keberadaan jalan yang layak akan membuka akses, memperlancar konektivitas, dan meningkatkan gairah ekonomi masyarakat.

“Kalau jalannya bagus, distribusi lancar, ekonomi rakyat ikut bergerak. Apalagi kalau multiyears, kualitas pembangunan lebih terjamin,” ujar mantan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Sulsel itu.

Hasbi menyebut, kontribusi Luwu Raya terhadap pembangunan provinsi bahkan nasional cukup besar. Dengan luas wilayah mencakup hampir sepertiga daratan Sulsel dan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa, wilayah ini layak mendapatkan porsi pembangunan lebih proporsional.

Namun, berdasarkan data, anggaran proyek jalan multiyears 2025–2027 senilai Rp2,2 triliun justru terbagi ke daerah lain.

Total ada lima paket proyek preservasi jalan: Paket 1 di Gowa, Sinjai, Makassar, dan Bulukumba (Rp489 miliar); Paket 2 di Gowa, Takalar, Jeneponto, Makassar, hingga Sidrap (Rp278 miliar); Paket 3 di Sidrap, Pinrang, Enrekang, Toraja, Soppeng, dan Barru (Rp488 miliar); Paket 4 di Soppeng, Bone, dan Wajo (Rp630 miliar); serta Paket 5 di Bone, Barru, Pangkep, dan Soppeng (Rp389 miliar).

Melihat komposisi itu, Hasbi menegaskan agar Pemprov tidak lagi mengabaikan Luwu Raya dalam perencanaan pembangunan.

“Luwu Raya jangan diperlakukan sebagai wilayah kelas dua. Kami pantas mendapatkan bagian dalam proyek strategis sebesar ini,” pungkasnya. (*)