Pemkab Luwu Tetapkan Kebijakan Responsif Terkait PBB-P2 Tahun 2025

LUWU, TEKAPE.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu menetapkan sejumlah kebijakan responsif terhadap aspirasi masyarakat terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025.

Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Bupati Luwu, H. Patahudding, di ruang kerjanya, Senin (1/9/2025). Ia menegaskan, langkah ini diambil sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah atas kegelisahan masyarakat akibat penyesuaian tarif PBB-P2.

“Kebijakan ini diambil sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban, ketentraman, dan stabilitas di Kabupaten Luwu,” tegas Patahudding.

Adapun kebijakan dimaksud yang telah ditetapkan:

1. Pembebasan PBB-P2 tahun anggaran 2025 bagi masyarakat miskin ekstrem dan Legiun Veteran RI.
2. Evaluasi tarif secara bertahap, khususnya untuk objek pajak yang mengalami penyesuaian kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada tahun 2025, disertai pembukaan posko pengaduan PBB-P2 di 22 kecamatan.
3. Keringanan, penundaan, penghapusan denda, dan relaksasi pembayaran, termasuk kompensasi bagi wajib pajak yang telah membayar lebih tinggi pada tahun berjalan, yang akan diberikan pada tahun berikutnya dalam bentuk pengurangan sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Sosialisasi bersama tokoh masyarakat, DPRD, dan perwakilan wajib pajak untuk mencari solusi yang adil serta memperluas pemahaman manfaat PBB-P2.
5. Peninjauan kembali kenaikan kelas tanah dan NJOP sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keseimbangan pembangunan dengan kemampuan masyarakat.

Komitmen Pemerintah Daerah
Bupati Patahudding menegaskan bahwa Pemkab Luwu akan terus menghadirkan kebijakan yang berkeadilan dan berpihak pada masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas sosial serta kondusivitas daerah. (*)