DPRD Palopo Soroti Anggaran Pilkada dan Pelaksanaan PSU

PALOPO, TEKAPE.co – DPRD Kota Palopo menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengevaluasi penggunaan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2024.

Rapat yang berlangsung pada Senin, 24 Maret 2025, ini dipimpin oleh Ketua DPRD Palopo, Darwis, didampingi Wakil Ketua II, Alfri Jamil.

Turut hadir dalam forum tersebut perwakilan KPU, Bawaslu, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Palopo. Sejumlah anggota lintas komisi juga ikut serta dalam pembahasan.

Dalam pertemuan itu, Darwis menyoroti peran Bawaslu dalam memastikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berlangsung tanpa pelanggaran. Ia menegaskan agar Bawaslu bertindak lebih tegas dalam menindak setiap bentuk pelanggaran yang terjadi.

“PSU tidak boleh terulang kembali. Bawaslu harus memastikan pelaksanaan PSU benar-benar bersih dari pelanggaran. Jika ada yang melanggar, segera tindak sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Darwis.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Palopo, Khaerana, berjanji akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dan menegakkan aturan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Palopo, Alfri Jamil, mengungkapkan bahwa RDP kali ini bertujuan untuk menelusuri serapan anggaran oleh KPU dan Bawaslu dalam Pilkada Palopo 2024.

Menurutnya, pengawasan terhadap anggaran berkaitan erat dengan fungsi dan peran kedua lembaga tersebut dalam memastikan pemilu berjalan transparan dan akuntabel.

Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Pj Sekda Palopo sekaligus Ketua TAPD, Ilham Hamid, disebutkan total anggaran Pilkada 2024 mencapai Rp35,8 miliar.

Dari jumlah itu, Rp23 miliar dialokasikan untuk KPU, Rp8 miliar untuk Bawaslu, Rp4 miliar untuk Polri, Rp800 juta untuk TNI, serta Rp409,75 juta untuk penanganan pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Untuk PSU sendiri, anggaran yang disediakan mencapai Rp10,5 miliar, yang terdiri atas Rp2 miliar untuk Polri, Rp400 juta untuk TNI, dan Rp200 juta untuk Bawaslu.

Di akhir rapat, anggota DPRD dari Partai Demokrat, Cendrana Saputra Martani (CSM), meminta klarifikasi terkait anggaran yang digunakan untuk peluncuran maskot Pilkada Palopo, burung Alo, serta dana debat dan perjalanan dinas.

Namun, pembahasan mengenai hal tersebut masih akan dikaji lebih lanjut oleh pihak terkait.(*)