Bahlil: Kader Golkar Dilarang Mengkritisi Keputusan Presiden Prabowo
JAKARTA, TEKAPE.co – Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa seluruh kader partainya dilarang mengkritisi keputusan yang diambil oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia meminta Fraksi Golkar di DPR untuk memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil dalam acara peringatan HUT ke-57 Fraksi Partai Golkar yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (13/2/2025).
BACA JUGA: Anggaran Polri 2025 Dipangkas Rp 20,58 Triliun, Ini Rinciannya
Bahlil menekankan bahwa sebagai partai pengusung, Golkar harus tunduk pada arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran tanpa ada hambatan atau keberatan.
“Sebagai partai yang telah mencalonkan presiden dan wakil presiden, tidak ada alasan bagi Fraksi Golkar untuk tidak mendukung penuh kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kita harus mendukung sepenuhnya,” ujar Bahlil.
Ia juga mengingatkan Fraksi Golkar untuk tidak mengkritisi keputusan presiden.
BACA JUGA: Wamen PPPA Veronika Tan Hadiri HUT ke-50 IWAPI: Dorong Perempuan Pengusaha Makin Berdaya
“Saya minta kepada Fraksi Golkar, jangan mengkritisi apa yang sudah diputuskan oleh presiden,” tambahnya.
Meskipun melarang kritik terhadap keputusan presiden, Bahlil menegaskan bahwa kader Golkar tetap boleh memberikan catatan konstruktif, terutama jika ada menteri yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
Sebagai contoh, ia menyinggung pengalamannya saat menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di mana ia kerap mendapat koreksi dari partai lain dalam rapat DPR.
BACA JUGA: Seskab Mayor Teddy Tegur Paspampres yang Memayungi Prabowo Saat Sambut Presiden Turki
“Kami dikoreksi dan itu hal yang biasa,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan agar kritik yang disampaikan tetap dalam koridor yang baik dan sesuai dengan tradisi Partai Golkar.
“Kalau ada masukan yang sedikit kritis, boleh. Tapi, tetap harus dengan cara yang baik, sesuai dengan kelaziman Partai Golkar,” kata Bahlil.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kritik yang membangun tetap diperbolehkan, terutama terhadap kinerja menteri dari Golkar sendiri.
“Jadi, bukan berarti tidak boleh sama sekali. Saya juga meminta kader Partai Golkar, terutama anggota fraksi, untuk mengkritisi jika ada menteri yang tidak bekerja dengan baik, demi kebaikan bersama,” pungkasnya. (Ron)
Tinggalkan Balasan