TK Belum Miliki Pengawas, Bupati Irwan Janjikan Kenaikan Tunjangan Guru TK dalam Rakor Pendidikan Luwu Timur

MALILI, TEKAPE.co – Persoalan pendidikan anak usia dini (PAUD/TK) mencuat kuat dalam Rapat Koordinasi Pengawas dan Kepala Sekolah Negeri maupun Swasta tingkat PAUD, SD, dan SMP se-Kabupaten Luwu Timur yang digelar Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di Malili, Senin (12/01/2026).

Rakor yang dihadiri langsung Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam ini menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pendidikan daerah, mulai dari ketersediaan pengawas, kualitas guru, kesejahteraan tenaga pendidik, hingga sarana prasarana sekolah.

Ratusan TK, Tapi Tanpa Pengawas Khusus

Kepala Dinas Pendidikan Luwu Timur, Raodah K., S.Pd., M.Si., dalam laporannya mengungkapkan fakta krusial bahwa hingga kini jenjang TK di Luwu Timur belum memiliki pengawas khusus.

“Pengawas TK sebenarnya tidak ada. Untuk sementara ini masih ditangani pengawas SD yang jumlahnya hanya enam orang,” ungkap Raodah.

Padahal, jumlah lembaga PAUD/TK di Luwu Timur mencapai 197 sekolah, terdiri dari 11 TK negeri dan 186 TK swasta. Kondisi tersebut dinilai belum ideal dan berdampak pada pembinaan mutu pendidikan usia dini.

Raodah menjelaskan, secara ideal satu pengawas SD mendampingi 10 sekolah. Dengan jumlah sekolah SD dan TK yang ada, Luwu Timur seharusnya memiliki 17 pengawas SD, namun saat ini baru tersedia 6 orang, sehingga kekurangan 11 pengawas. Untuk SMP, idealnya dibutuhkan 7 pengawas, sementara yang ada baru 3 orang.

“Kami akan mengusulkan bakal calon pengawas, meski ada kendala persyaratan usia maksimal 56 tahun,” tambahnya.

Secara keseluruhan, Raodah memaparkan bahwa Luwu Timur memiliki 428 satuan pendidikan, terdiri dari 205 sekolah negeri dan 223 sekolah swasta. Jumlah guru negeri dan swasta pada jenjang PAUD, SD, dan SMP mencapai 4.951 orang, termasuk 2.299 guru PPPK dan sekitar 100 guru paruh waktu.

Adapun jumlah peserta didik tercatat 53.010 siswa, mulai dari PAUD hingga SMP. Pemerintah daerah juga telah menyalurkan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah kepada ribuan siswa melalui program Kartu Pintar.

Guru TK Soroti Ketimpangan Tunjangan

Dalam sesi dialog, perwakilan guru TK secara terbuka menyampaikan aspirasi terkait ketimpangan tunjangan yang selama ini mereka terima.

Guru TK diketahui hanya menerima tunjangan sekitar Rp550.000 per bulan, jauh lebih rendah dibanding guru SD dan SMP yang mencapai Rp900.000 per bulan.

“Kami datang sebelum jam tujuh pagi dan pulang sore. Beban kerja kami sama, tapi tunjangan kami tidak pernah naik sejak dulu,” ungkap salah seorang guru TK.

Aspirasi tersebut langsung direspons Bupati Irwan Bachri Syam dengan pernyataan tegas.

“Iya, nanti kita samakan. Guru TK juga bagian penting dari pendidikan kita,” ujar Irwan, yang disambut tepuk tangan peserta rakor.

Bupati: Kepala Sekolah dan Guru Punya Tanggung Jawab Moral

Dalam sambutannya, Bupati Irwan menegaskan bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar tugas tambahan administratif, melainkan tanggung jawab besar terhadap masa depan generasi.

“Anak-anak kita ini seperti kertas putih. Arah coretannya tergantung bagaimana kepala sekolah dan guru membinanya,” tegasnya.

Ia juga menempatkan disiplin sebagai pondasi utama pengelolaan sekolah. Menurutnya, kedisiplinan harus dimulai dari pimpinan sekolah sebelum menuntut guru dan siswa.

“Tidak boleh kepala sekolah menyuruh guru disiplin, tapi dirinya sendiri datang terlambat,” katanya.

Bupati Irwan turut menyinggung hasil evaluasi internal Pemkab Luwu Timur yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 30 persen guru yang dinilai telah menjalankan perannya secara ideal, terutama dalam membangun pendidikan karakter.

“Masih banyak guru mengajar hanya menggugurkan kewajiban. Padahal yang paling penting itu bukan cuma pelajaran, tapi karakter,” ujarnya.

Ia menegaskan pendekatan pendidikan yang kaku dan menakut-nakuti siswa sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman.

Dana BOS, Rumah Dinas Guru, dan Program Daerah

Selain isu guru TK, rakor juga membahas pemanfaatan Dana BOS agar tepat sasaran dan benar-benar berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Bupati meminta agar dana tersebut tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak prioritas.

Raodah juga melaporkan kondisi sarana prasarana sekolah yang masih membutuhkan perhatian serius, termasuk banyaknya ruang kelas, WC, dan ruang guru yang rusak, khususnya di PAUD.

Menanggapi hal tersebut, Pemkab Luwu Timur merencanakan pembangunan rumah dinas guru dan kepala sekolah, terutama bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil dan kesulitan tempat tinggal.

“Kasihan guru-guru kita, gajinya terbatas tapi harus dibebani biaya kos,” ujar Raodah.

Bantuan Motor untuk Guru Terpencil

Pada kesempatan tersebut, Bupati Irwan juga menyerahkan dua unit sepeda motor kepada guru yang mengabdi di daerah terpencil, yakni Zulfaaiza, S.Pd., M.Pd., Gr (UPT SDN 260 Palauru Wasuponda) dan Saheria, S.Pd. (SDN 261 Limbua Wasuponda).

Motor tersebut merupakan hadiah yang menggunakan uang pribadi Bupati Irwan, yang dijanjikan pada peringatan hari guru tahun 2025 kemarin.

Rakor Pendidikan ini juga menegaskan komitmen Pemkab Luwu Timur terhadap pendidikan inklusif, memastikan anak berkebutuhan khusus dapat diterima dan dilayani di sekolah negeri tanpa diskriminasi.

Dengan berbagai catatan dan janji kebijakan tersebut, Rakor Pendidikan Luwu Timur diharapkan menjadi titik awal pembenahan serius dunia pendidikan, khususnya penguatan PAUD/TK sebagai fondasi utama pembentukan karakter generasi masa depan. (up)