Soal Pengelolaan Dana Desa, Kades di Minta Transparan

Rapat koordinasi sekaligus silatuhrahmi Pemkab Luwu Timur bersama jajaran Forkopimda berlanjut di kecamatan Tomoni, Kamis (21/04/2022). Seperti di kecamatan lainnya,  dalam rakor ini sejumlah masukan dan saran dikemukakan para kepala desa dan lurah se kecamatan Tomoni.

Dalam kesempatan ini juga, ketua DPRD Luwu Timur Aripin memberikan sambutan sekaligus wejangan menyangkut pengelolaan dana desa, khususnya program bantuan khusus keuangan (BKK) yakni 1 Miliar  1 Desa. “ Kami (DPRD)  senantiasa mensupport kebijakan bupati Luwu Timur, utamanya pelaksanaan visi misi dalam rangka pelayanan kepemerintahan dan kesejahteraan rakyat di daerahini,” tandas Aripin mengawali sambutannya.

Dia mengemukakan bahwa program 1 Miliar 1 Desa sebagaimana visi misi bupati Luwu Timur merupakan satu-satunya program di seluruh kabupaten/ kota di Sulesel. “ Hanya Luwu Timur (daerah kita) yang memiliki program 1 M 1 Desa. Saya imbau agar dalam proses pengelolaan dana desa, termasuk bantuan khusus dari pemkab Luwu Timur ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para kades. Kelola dana ini secara transparan untuk menghidupkan kegiatan pelayanan dan pembangunan di desa,” imbuhnya.

Selain itu Aripin juga mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah untuk mencari soiusi terkait pelayanan public yang kerap dihadapi masyarakat. “ DPRD tentu akan konsisten mengawal setiap aspirasi dari masyarakat dalam mengatasi persolalan dan maslah yang muncul. Saya minta pengelolaan dana desa dan bantuan keuangan benar-benar diperuntukkan sesuai dengan regulasi  agar tidak menimbulkan permaslahan hukum di kemudian hari,” pungkas Aripin.