OPINI: Mahasiswa, Kekuasaan, dan Ujian Bernama Idealisme

Oleh : TH. Hari Sucahyo
(Pegiat di Cross-Diciplinary Discussion Group ‘Sapientiae’)

DI TENGAH riuh rendah politik yang sering kali terasa seperti pasar malam; ramai, gaduh, penuh teriakan, tetapi miskin keheningan untuk berpikir, muncul sosok mahasiswa bernama Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM, yang dengan lantang mengkritisi berbagai program pemerintah yang dinilainya tak berpihak kepada rakyat.

Ia berdiri di persimpangan antara idealisme kampus dan realitas kekuasaan, antara nalar kritis dan godaan kompromi.

Sikapnya, bagi banyak orang, adalah representasi paling jujur dari kebebasan akademik: kebebasan untuk berpikir tanpa takut, berbicara tanpa dibungkam, dan bersikap tanpa harus terlebih dahulu menghitung untung-rugi politik.

Namun, di balik tepuk tangan dan pujian itu, terselip satu pertanyaan klasik yang tak pernah usang: apakah idealisme seperti ini akan tetap tegak berdiri ketika suatu hari Tiyo, atau “Tiyo-Tiyo” lain yang kini bersuara lantang, masuk ke dalam lingkaran kekuasaan yang dulu mereka kritisi?

Mahasiswa sejak lama ditempatkan dalam mitologi sosial sebagai penjaga nurani bangsa. Mereka dianggap masih “bersih”, belum tercemar oleh pragmatisme, dan karenanya punya keberanian untuk mengatakan yang benar sebagai benar, dan yang salah sebagai salah.

Kampus menjadi ruang suci bagi dialektika, tempat gagasan diuji bukan dengan uang atau jabatan, melainkan dengan argumen.

Dalam kerangka ini, sikap kritis Tiyo terasa begitu “kampus”: lugas, keras, dan terkadang terasa naif bagi mereka yang sudah lama bergelut di dunia kebijakan publik. Tapi justru di situlah daya hidupnya.

Idealisme mahasiswa memang sering kali lahir dari ketidakrelaan untuk berdamai dengan ketimpangan. Ia tumbuh dari kegelisahan, bukan dari kalkulasi.

Namun sejarah, yang punya selera humor gelap, berulang kali menunjukkan bahwa jarak antara idealisme dan kekuasaan sering kali diisi oleh ironi.

Banyak tokoh yang dulu berteriak paling keras di jalanan, setelah duduk di kursi empuk birokrasi, mendadak berbicara dengan volume yang jauh lebih rendah.

Kalimat “demi stabilitas” atau “realitas politik tidak sesederhana itu” menjadi mantra baru yang menggantikan slogan-slogan perlawanan.

Di titik inilah publik mulai sinis, seolah berkata: “Ah, semua juga sama.” Pertanyaannya kemudian bukan sekadar apakah idealisme bisa bertahan, melainkan apakah sistem kekuasaan memang menyediakan ruang bagi idealisme untuk hidup tanpa harus dipreteli.

Tiyo, hari ini, berdiri di luar pagar kekuasaan. Dari posisi ini, kritik terasa relatif aman, meskipun tidak sepenuhnya bebas risiko.

Ia bisa menunjuk ketidakadilan tanpa harus memikirkan konsekuensi anggaran, koalisi politik, atau tekanan oligarki.

Tetapi kekuasaan bekerja dengan logika yang berbeda. Di dalamnya, setiap keputusan adalah hasil tawar-menawar, setiap kebijakan adalah kompromi dari berbagai kepentingan. Idealisme, ketika masuk ke ruang ini, sering kali dipaksa untuk “dewasa”.

Pertanyaannya: dewasa versi siapa? Dewasa dalam arti mampu mengelola kompleksitas, atau dewasa dalam arti belajar untuk diam demi kenyamanan?

Ada kecenderungan untuk menganggap bahwa siapa pun yang akhirnya “melunak” ketika berkuasa adalah pengkhianat idealisme.

Padahal, kenyataannya lebih rumit. Tidak semua kompromi adalah pengkhianatan, dan tidak semua sikap keras adalah keberanian.

Tantangan sesungguhnya bagi Tiyo-Tiyo masa depan bukanlah memilih antara idealisme dan kekuasaan, melainkan merumuskan ulang idealisme itu sendiri dalam bahasa kebijakan.

Bagaimana cara tetap berpihak pada rakyat tanpa terjebak dalam populisme kosong? Bagaimana tetap kritis tanpa menjadi oposisi internal yang hanya pandai berteriak tetapi gagal mengubah apa pun? Di sinilah kebebasan akademik menemukan ujian terberatnya.

Di kampus, kebebasan akademik berarti hak untuk mempertanyakan, meragukan, dan menantang. Di dalam kekuasaan, kebebasan semacam ini sering kali dipersempit menjadi ruang diskusi tertutup yang penuh dengan catatan “rahasia”.

Jika Tiyo suatu hari masuk ke lingkaran itu, ia akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tak hitam-putih. Ia mungkin harus memilih antara kebijakan yang sedikit tidak adil tetapi bisa segera dijalankan, atau kebijakan ideal yang sempurna di atas kertas tetapi mustahil lolos secara politik. Di titik inilah idealisme diuji bukan oleh musuh eksternal, melainkan oleh dirinya sendiri.

Menariknya, idealisme mahasiswa sering kali dikritik sebagai utopis. Tetapi bukankah semua perubahan besar dalam sejarah justru dimulai dari utopia?

Masalahnya bukan pada utopia itu sendiri, melainkan pada kemampuan untuk menjaga nyalanya tetap hidup ketika angin realpolitik bertiup kencang.

Banyak yang gagal bukan karena mereka masuk ke kekuasaan, tetapi karena mereka masuk tanpa membawa mekanisme untuk menjaga akuntabilitas diri.

Kekuasaan, seperti gravitasi, menarik segala sesuatu ke pusatnya. Tanpa jangkar moral yang kuat, idealisme mudah hanyut. Tiyo hari ini mungkin belum perlu menjawab semua pertanyaan itu. Tugasnya sebagai mahasiswa memang bukan untuk menyelesaikan semua masalah, melainkan untuk mengganggu kenyamanan kekuasaan.

Kritiknya berfungsi sebagai cermin retak yang memaksa pemerintah melihat wajahnya dari sudut yang tak selalu menyenangkan. Namun publik berhak berharap lebih.

Bukan sekadar berharap agar Tiyo tetap kritis selamanya, tetapi berharap agar generasi seperti Tiyo mampu memutus siklus klasik: dari aktivis lantang menjadi pejabat yang lupa daratan.

Harapan itu tentu terdengar berat, bahkan tidak adil. Mengapa beban moral selalu diletakkan di pundak individu, sementara sistem yang korup dibiarkan relatif tak tersentuh? Tetapi mungkin justru di sinilah peran simbolik mahasiswa menjadi penting.

Mereka bukan sekadar aktor politik, melainkan penanda arah. Ketika seorang mahasiswa berani bersuara, ia sedang mengingatkan bahwa kekuasaan seharusnya bersifat sementara, sementara nilai-nilai keadilan bersifat permanen.

Apakah idealisme bisa dipertahankan ketika masuk ke lingkaran kekuasaan? Jawaban paling jujur mungkin adalah: bisa, tetapi tidak otomatis. Ia menuntut kesadaran terus-menerus, keberanian untuk tidak selalu disukai, dan kesediaan untuk kehilangan sebagian kenyamanan.

Idealisme yang bertahan bukanlah idealisme yang kaku, melainkan yang reflektif yang mau belajar tanpa harus menyerah, yang mau berkompromi tanpa harus menjual prinsip. Jika suatu hari Tiyo duduk di kursi kekuasaan, publik mungkin tidak lagi menuntutnya untuk selalu benar, tetapi untuk selalu jujur. Jujur pada batas-batas yang ada, jujur pada alasan di balik setiap keputusan, dan jujur pada nilai-nilai yang dulu ia suarakan di kampus.

Karena barangkali, tragedi terbesar bukanlah ketika seorang idealis berubah, melainkan ketika ia berubah tanpa pernah mengakui perubahan itu.

Kisah Tiyo bukan hanya tentang satu individu, melainkan tentang sebuah generasi yang terus bergulat dengan pertanyaan lama dalam konteks baru. Kampus akan selalu melahirkan Tiyo-Tiyo baru, dengan suara lantang dan keyakinan membara.

Sebagian dari mereka akan tetap di luar kekuasaan, menjadi pengkritik abadi. Sebagian lain akan masuk ke dalamnya, mencoba mengubah dari dalam.

Sejarah akan mencatat siapa yang berhasil dan siapa yang larut. Tetapi selama masih ada mahasiswa yang berani bertanya dan masyarakat yang mau mendengar, harapan itu belum sepenuhnya padam.

Dan mungkin, di situlah letak optimisme yang paling menggelitik: bahwa idealisme tidak harus abadi dalam bentuk yang sama, tetapi ia harus terus hadir sebagai gangguan.

Gangguan bagi kekuasaan yang terlalu nyaman, gangguan bagi publik yang terlalu pasrah, dan gangguan bagi diri kita sendiri yang terlalu mudah berkata:

“Begitulah dunia bekerja.” Selama gangguan itu masih ada, entah di kampus atau di istana, kebebasan akademik dan nurani publik masih punya alasan untuk bernapas. (*)