Dirjen Kemendagri Dorong Penguatan Tata Kelola Fiskal Pemkot Makassar

MAKASSAR, TEKAPE.co – Kunjungan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dimanfaatkan Pemerintah Kota Makassar sebagai ajang penguatan tata kelola fiskal yang transparan dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Agus Fatoni hadir di Balai Kota Makassar, Selasa (24/2/2026), bersama Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Yudia Ramli, untuk memberikan sosialisasi terkait sistem pengelolaan keuangan daerah kepada jajaran pemerintah kota.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengatakan arahan dari pemerintah pusat menjadi kesempatan penting untuk memperdalam pemahaman aparatur dalam mengelola APBD secara akuntabel.

BACA JUGA: Luwu Timur Masuk Prioritas Nasional, Sekolah Rakyat Mulai Dibangun Tahun 2026 Ini

“Kehadiran Pak Dirjen di tengah jajaran Pemerintah Kota Makassar tentu hal yang sangat baik, memberikan makna yang mendalam bagi kita semua terutama dalam sistem pengelolaan keuangan daerah,” ujar Munafri.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah bukan semata soal administrasi dan prosedur, melainkan menyangkut tanggung jawab moral kepada publik.

“Uang yang kita kelola berasal dari masyarakat. Maka harus kembali kepada masyarakat,” tegasnya.

BACA JUGA: Pemkot Makassar Luncurkan 5 Kelurahan Sadar Kerukunan, Perkuat Moderasi Beragama

Munafri juga mengingatkan agar seluruh peserta sosialisasi aktif memahami setiap regulasi yang dipaparkan, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam implementasi kebijakan, khususnya dalam upaya percepatan realisasi belanja daerah.

“Kesempatan ini harus kita maksimalkan dengan baik untuk mendapat pengarahan dari Bapak Dirjen. Kita sadar betul bahwa aturan-aturan yang ada tidak semua memberikan penjelasan secara utuh, harus dipertanyakan sehingga tidak menjadi ranah abu-abu,” katanya.

Dalam pemaparannya, Agus Fatoni menekankan bahwa pengelolaan anggaran memegang peran sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Ia menilai, di tengah tekanan fiskal dan penurunan di sejumlah sektor, pemerintah daerah dituntut mengoptimalkan pengelolaan keuangan.

“Pengelolaan anggaran itu sangat penting, baik mengelola pendapatan maupun belanja. Apalagi saat ini saat kondisi fiskal kita sedang banyak yang turun maka optimalisasi pengelolaan keuangan perlu kita maksimalkan,” jelasnya.