oleh

Susun Rencana Aksi, Kakanwil Kemenkumham Bali Optimis Wujudkan Birokrasi yang Berdampak

JAKARTA, TEKAPE.co – Romi Yudianto, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, didampingi Pimpinan Tinggi Pratama Kanwil Kemenkumham Bali, menghadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024, Selasa (12/12) di Hotel Borobudur Jakarta.

Rapat Koordinasi diikuti pula oleh Pimpinan Tinggi Pratama Unit Pusat, Para Kepala Kantor Wilayah, dan Para Kepala Divisi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Kinerja Kemenkumham yang Semakin Pasti dan BerAkhlak.”

Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Ambeg Paramarta selaku Ketua Steering Committee, menyampaikan tujuan Rapat Koordinasi tersebut diantaranya mengevaluasi Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, untuk meningkatkan Citra Positif Kemenkumham melalui Publikasi Capaian Kinerja tahun 2023, menyusun Rencana Aksi Program dan Kegiatan Tahun 2024, serta menguatkan semangat dan komitmen dalam mensukseskan Program dan Kegiatan Tahun 2024.

Dalam arahannya, Ambeg Paramarta menggarisbawahi tiga arahan presiden yang menjadi fokus dalam kegiatan Rapat Koordinasi, yaitu menciptakan Birokrasi yang berdampak, Reformasi Birokrasi bukan Tumpukan Kertas, dan Birokrasi Lincah dan Cepat.

“Output yang diharapkan dari kegiatan Rapat Koordinasi ini adalah tersusunnya Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Tahun 2024, Evaluasi Capaian Kinerja tahun 2023, dan pembuatan resolusi kerja tahun 2024,” harapnya.

Di akhir arahannya, Ambeg Paramarta menyampaikan konsep resolusi Kemenkumham tahun 2024, yaitu Perkuat Sinergi Yang Semakin Pasti Dan Berakhlak Untuk Kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang Berdampak.

Rangkaian Hari Pertama Pelaksanaan Kegiatan Rapat koordinasi para peserta juga diberikan pemahaman tentang Pembentukan Gugus Tugas Daerah dalam Bisnis dan HAM, serta Pelaksanaan P2HAM oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Dhanana Putra

Acara kemudian dilanjutkan dengan pembahasan dan penyusunan Rencana Aksi tahun 2024 yang dibagi menjadi 4 Divisi, diantaranya Divisi Administrasi, Divisi Keimigrasian, Divisi Pemasyarakatan, dan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kepala Kanwil Kemenkumham Bali,Romi Yudianto mendapat pembagian kelompok dalam pembahasan Rencana Aksi Divisi Keimigrasian bersama 8 Kakanwil lainnya dan seluruh Kepala Divisi Keimigrasian di 33 Provinsi.

Kakanwil Kemenkumham Bali, Romi Yudianto berharap melalui Penyusunan Rencana Aksi ini dapat menjadi landasan untuk mewujudkan Birokrasi yang tidak hanya berdampak tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

“Kami yakin bahwa melalui upaya bersama dan tekad yang kuat, kami dapat membawa Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM ke arah yang lebih baik dan memberikan manfaat yang nyata”kata Romi. ( Adi/Hms)

Komentar