Prevalensi Stunting di Luwu Turun 2,6 Persen Pada 2021

LUWU, TEKAPE.co – Dalam kurun satu tahun belakangan, Prevalensi stunting atau tumbuh kembang yang tidak sesuai dengan usia pada anak di Kabupaten Luwu mengalami penurunan.

Hal tersebut di disampaikan, Ketua TP PKK Kabupaten Luwu, Hj Hayarna Basmin, dalam sambutannya pada Sosialisasi dan Pelatihan Pencegahan serta Penanganan Stunting yang dilaksanakan Dinas PMD, di aula Celebes Islamic School, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Luwu, Jumat, 19 November 2021.

“Berkat Sinergitas yang terbangun antara TP PKK dengan instansi terkait lingkup Pemkab Luwu serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat, Jumlah anak yang mengalami stunting dari tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan,” ujar, Hj Hayarna.

Hj Hayarna Basmin, menyampaikan bahwa berdasarkan data Prevalensi stunting di Kabupaten Luwu, pada tahun 2020 sebesar 12, 9 persen, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 10,3 persen.

“Hal ini menunjukkan adanya penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Luwu sebesar 2,6 persen,” ungkapnya.

Lanjut, Hj Hayarna,. Mengatakan untuk penanganan stunting tidak dapat dipisahkan dari Pendidikan holistik integratif. Holistik integratif tidak hanya mempelajari satu bidang pendidikan saja, tetapi juga pelajaran yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi, pola pengasuhan dan perlindungan untuk anak.

“Pada dasarnya, anak merupakan suatu totalitas yang utuh, oleh karena itu dibutuhkan pendidikan yang menyeluruh untuk memenuhi hak anak,” jelasnya.

Disamping itu, Ia berharap, melalui pelatihan ini, para KPM mampu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil dari pembinaan masyarakat desa.

“Jika niat kita untuk mewujudkan masyarakat sehat, maka KPM sudah harus melakukan pendataan terhadap anak mulai dari 1000 hari pertama kehidupannya,” harap, Hj Hayarna.

Sementara itu, Kadis PMD Luwu, H Bustan mengatakan persoalan stunting adalah persoalan nasional, sehingga baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota telah membuat program-program dalam penanganan konvergensi stunting

“Stunting merupakan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya DPMD tetapi semua instansi terlibat dalam penanganannya,” katanya.

Menurutnya, ada 8 tahapan aksi konvergensi percepatan pencegahan stunting, dimana posisi DPMD berada pada Aksi ke 5, yaitu memastikan tersedianya dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan intervensi gizi terintegrasi di tingkat desa.

“Kader-kader yang akan membantu pemerintah desa harus dibekali dengan keilmuan dan pemahaman yang sama dalam penanganan stunting sehingga mampu bekerjasama satu dengan yang lain agar tercapai keseragaman data,” ucapnya.

Bustan, menginginkan terciptanya satu data, sehingga diharapkan para kader-kader ini, seperti KPM dan Bidan Desa mampu berkolaborasi dan bekerjasama dalam melakukan pendataan di tingkat dusun dan desa.

“Jika ada perbedaan data, maka segera laporkan ke pimpinan masing-masing agar secepatnya dilakukan koordinasi dan sinergitas untuk mendapatkan satu data yang akurat,” terangnya.

Disamping itu, Ketua Pokja IV TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. dr. Khiariah Bohari, dirinya memberikan apresiasi atas kinerja TP PKK Kabupaten Luwu dan Pemerintah Kabupaten Luwu yang mampu menurunkan angka Prevalensi stunting hingga mencapai 10,3 persen. Kolaborasi yang dilakukan oleh Pemkab bersama TP PKK Luwu telah mencapai hasil yang sangat baik.

“Hal ini patut diberi apresiasi karena angka 10,3 persen itu telah melampaui target nasional, dimana pemerintah pusat menargetkan kepada seluruh kabupaten kota agar angka Prevalensi stunting harus ditekan pada angka 14 persen. Semoga pencapaian ini dapat terus di tingkatkan,” tandasnya.

Untuk diketahui, Sosialisasi dan Pelatihan ini diikuti para Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa, Kader Posyandu, Bidan Desa, Petugas Gizi Lapangan Puskesmas, dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Ketua Pokja IV TP PKK Desa/Kelurahan.

Dalam kegiatan ini menghadirkan pemateri dari Staf Divisi Nutrisi dan Penyakit Metabolik, Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UNHAS, dr. Destya Maulani, Mkes, Sp.A dan Ketua Divisi endokrinologi, Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran UNHAS, dr. Ratna Dewi Artati, SpA(K), MARS. Turut mendampingi para pemateri, Ketua Pokja IV TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, DR. dr. Khiariah Bohari. (*/Ham)