OPINI: Hamil Pranikah, Salah Sosmedkah?

Opini883,000

Oleh: Nurhayati R Ningsih,S.Kom
(Tenaga Kependidikan)

Lonjakan pemberitaan terkait meningkatnya dispensasi nikah menunjukkan 4 provinsi memiliki angka tertinggi diantaranya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat¬ dan Sulawesi Selatan.

“Data dari Pusat Data Perkara Peradilan Agama terdapat empat provinsi dengan angka dispensasi kawin yang tinggi adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan,” ungkap Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Rini Handayani dikutip dari keterangan resminya, Senin (23/1/2023). nasional.sindonews.com

Dispensasi nikah adalah upaya seseorang yang ingin menikah, tetapi tidak memenuhi syarat usia pernikahan yang diwajibkan oleh pemerintah. Di Indonesia, menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, usia minimal menikah adalah 19 tahun.

Faktor pendorong dispensasi nikah adalah hamil diluar nikah alias sudah berbadan dua. “Rata-rata pengakuan pemohon adalah hamil pranikah dan pemicu utamanya adalah Medsos. (sulsel.kemenag.go.id)

Media Sosisal menjadi pemicu mingkatnya kasus hamil di pranikah?

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengungkapkan 66,6 persen anak laki-laki dan 62,3 persen anak perempuan di Indonesia menyaksikan kegiatan seksual (pornografi) melalui media daring (online).

Robert Parlindungan S. Asisten Deputi Pelayanan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), menyebutkan data tersebut berdasarkan hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) KPPPA.

Data tersebut juga mengungkapkan 34,5 persen anak laki-laki pernah terlibat pornografi atau mempraktikkan langsung kegiatan seksual, dan 25 persen anak perempuan.

Angka ini menunjukkan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan tersebut sudah pernah terlibat pornografi, baik itu pencabulan maupun hal lainnya.
Robert menyebutkan sebesar 38,2 persen dan 39 persen anak pernah mengirimkan foto kegiatan seksual melalui media daring.

“Jadi, cukup besar. Bahwa media-media online kita ini dipenuhi dengan hal-hal yang tidak pantas untuk dilihat, ditonton anak-anak.” (suarasurabaya.net)

Media sosial yang menjajakan produk-produk pornografi memicu rangsangan seksual. Karena anak muda memiliki otak yang sangat sensitif terhadap stimulasi berlebihan, paparan pornografi dapat mengarahkan otak untuk mencari dosis tersebut dengan cara yang kompulsif.

Selain itu, para peneliti juga menemukan paparan pronografi berulang dapat membuat anak-anak memiliki kecenderungan terhadap perilaku seksual yang agresif. Para peneliti memperingatkan paparan pornografi yang berkepanjangan pada usia yang sangat muda dapat membelokkan pandangan remaja tentang seks.

Pecandu pornografi sangat rentan terhadap risiko terjerat seks bebas. Seks bebas pasti berdampak sangat buruk, bahkan merusak masa depan generasi muda sebagai masa depan umat. Belum lagi jika hasrat seksual semakin tinggi maka pengidap pornografi bisa melakukan hal-hal nekat seperti pelecehan seksual hingga pemerkosaan yang juga meningkatkan angka kriminalitas remaja.

Inilah buah busuk sistem kehidupan sekuler kapitalisme. Kebebasan berperilaku dan berpendapat memang begitu diagung-agungkan. Negara seolah kehilangan nyali mengatur warga negaranya karena momok demokrasi yang mengharuskan untuk mengakomodasi semua kepentingan, termasuk kaum kapitalis dan liberalis.

Anak-anak dan remaja kini tumbuh di dalam habitat yang jauh dari harapan umat. Ketahanan ideologi mereka lemah, selemah ketahanan ideologi keluarga, masyarakat, dan negara. Padahal, di tangan merekalah tergenggam masa depan umat.

Sungguh, sistem sekuler kapitalisme telah sukses membawa remaja muslim negeri ini makin jauh dari pemahaman yang benar tentang Islam, bahkan mereka makin asing dengan agamanya sendiri. Padahal, di tangan merekalah tergenggam masa depan umat.

Sudah saatnya generasi umat ini diselamatkan dengan penerapan sistem Islam. Hanya sistem Islam yang punya visi penyelamatan generasi ke depan, bahkan menjadikan generasi muda sebagai benteng perubahan sekaligus benteng peradaban.(*)

Komentar