PALOPO, TEKAPE.co – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Palopo kembali menyampaikan aspirasi di kantor DPRD Palopo. Selasa, 30 Juni 2020.
Aksi ini merupakan yang kedua kalinya. Sebelumnya, mereka menuntut transparansi anggaran Covid-19 di Palopo.
Selain itu, PMII Palopo juga menuntut klarifikasi dari Kepala Dinas Perdagangan Kota Palopo soal dugaan penjualan masker oleh petugas di pintu masuk PNP bebrapa waktu lalu.
Namun, setelah massa aksi PMII menemui Komisi III DPRD, Steven hamdani, dari Fraksi Golkar menyampaikan bahwa DPRD telah mengundang Dinas terkait untuk hadir memberi klarifikasi.
“Beliau sudah kami undang tapi , Kadis perdagagan dan kepala PNP katanya masih menunggu arahan dari Walikota Palopo,” ungkap Steven.
Sementara itu, Koorlap aksi, Nato Hisbullah menganggap jawaban dari DPRD terkait beberapa poin pertanyaan yang mereka sampaikan ke DPRD sebelumnya tidak bisa diterima.
Pasalnya, DPRD Palopo belum mengetahui soal transparansi anggaran Covid-19, dan juga tidak mampu menghadirkan satupun perwakilan dari Pemerintah Kota Palopo.
“Kami anggap DPRD hari ini sangat lemah, pasalnya untuk menghadirkan sekelas Dinas saja, mereka tidak mampu?,” tutur Nato.
Seblumnya, PMII Palopo menuntut DPRD Palopo untuk menjalankan fungsi pengawasannya.
Juga meminta agar DPRD memberikan data transparansi yang menjadi dasar pengawasannya.
“Penggunaan anggaran covid-19 harus dipublis,” tutup Nato. (Is)
Komentar