oleh

Terkait Pecabutan Meteran Listrik dan Denda, Ini Penjelasan Kepala Cabang PLN Belopa

LUWU, TEKAPE.co — Menaggapi terkait keluhan pelanggan PLN mengenai pencabutan meteran listrik serta denda. Kepala ranting Cabang PLN Belopa, Yanuardhi, AB, menjelaskan bahwa pelanggan yang dikenakan hal tersebut terindikasi melakukan pelanggaran.

Melalui Tim Petugas Penertiban Tenaga Listrik (P2TL), yang bertugas untuk melakukan sidak guna pemeriksaan KWh meteran atau penggunaan listrik di seluruh pelanggan PLN di Luwu, karena banyak ditemukan indikasi pelanggan yang melakukan pelanggaran yang mempengaruh batas daya dan mempengaruh pengukuran energi listrik.

“Jadi di PLN itu ada istilah Petugas Penertiban Tenaga Listrik (P2TL), melakukan sidak ke seluruh pelanggan di Luwu untuk memeriksa KWH meteran pelanggan, P2TL yang turun memeriksa ini sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan,” ujar, Yanuardhi, AB, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu, 2 Agustus 2017.

Untuk melakukan pmeriksaan Tim P2TL di temani dengan pelanggan dimana sama-sama melakukan pemeriksaan meteran. Pada saat pengecekan ditemukan ada indikasi up normal atau pelanggaran maka akan langsung di lakukan pemutusan sementara dan dikenakan Pembayaran Tagihan Susulan.

Hal itu, diatur dalam UU 30 tahun 2009 tentang ketenaga listrikan dan Surat Keputusan direksi Direksi PLN Nomor 1486 dengan Peraturan yang baru Peraturan Direksi No. 088-Z.P/DIR/2016.

Terkait, dengan pecabutan meteran listrik dan denda hingga Rp. 23 juta dan Rp. 60 juta terhadap pelanggan PLN di Luwu itu dibenarkan oleh pihak PLN.

Karena dari hasil sidak P2TL memang ditemukan pelanggaran, seperti halnya warga di padang sappa atas nama Rengga, tersebut yang dikenakan tagihan susulan sebesar Rp.23 juta, terindikasi melakukan pelanggaran oleh tim P2TL. Dimana pelanggarannya golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi ukuran energi dan besaran daya.

“Berdasarkan berita acaranya pelanggan yang dipadang sappa ini, indikasi pelanggarannya pertama segel meterannya sudah rusak, indikasi kedua MCBnya hanya tertulis 16 Amper namun pada saat dipakai bisa sampai 30 Amper. tapi terkait biaya tagihan susulan tetap dibebankan ke pengguna listrik itu,” jelasnya.

Sementara itu, Pelanggaran indikasi pelanggaran, atas nama Subhan, dikenakan tagihan susulan Rp. 60 juta, memang ditemukan indikasi kecurangan KWh meter pelanggan.

“Informasi pelanggan yang dikenakan denda Rp.60 Juta, setelah diindentifikasi berdasarkan temuan P2TL ditemukan indikasi kecurangan KWh meteran pelanggan,” ungkap, Yanwardhi, AB.

Terkait denda yang dikenakan ke pelanggan, Yanuardhi menjelaskan kalau, Hal ini tidak murni disalahkan karena biasanya sebelum dibeli pemilik rumah pertama melakukan pencurian listrik dengan mengutak atik meteran listriknya, dan pada akhirnya yang harus membayar denda  P2TL adalah orang yang tinggal setelahnya atau malah pemilik rumah yang asli.

Sementari itu, yanuardhi, menuturkan terhitung sejak juli ini, pihaknya telah mengidentivikasi sebanyak 11 pelanggan yang melakukan pelanggaran, dengan denda tertinggi Rp.88 Juta. Sebagia pelanggan mengakui telah melakukan kecurangan.

“Untuk ranting Luwu pelanggan Luwu bulan juli kita mendapatkan indikasi Kwh yang dicurangi sekitar 11 pelanggan, untuk denda tertinggi Rp.88 juta. Semua kasus yang sama ada kecurangan di Kwh meteran. Sebagian pelanggan mengakui melakukan kecurangan, dengan memasang penghemat listrik yang jelasnya menyalahi aturan,” jelasnya. (ham)

Berita Terkait