oleh

Reses di Bastem Utara, Ridwan Bakokang Terima Keluhan Ketidaktifan Guru

LUWU, TEKAPE.co – Reses di Desa Karatuan, Kecamatan Bastem Utara, Legislator PDIP Luwu, Ridwan Bakokang, mendapat banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan dan fasilitas pendidikan di desa-desa.

Masalah ini telah menjadi masalah klasik dan hingga tak kunjung mendapatkan solusi terbaik. Kekurangan guru sudah menjadi masalah utama wajah pendidikan di daerah terpencil seperti Basse Sangtempe (Bastem).

Begitu juga dengan komposisi guru PNS dibeberapa sekolah yang sangat minim bahkan banyak diantaranya hanya memiliki 1 guru PNS yaitu kepala sekolahnya saja. Sehingga aktifitas belajar mengajarnya masih mengandalkan guru honorer.

Kendati banyak guru honorer yang terdaftar di sekolah, bahkan rata-rata mencukupi akan kebutuhan guru untuk kelancaran belajar mengajar, namun masalah lainnya adalah keaktifan para tenaga honorer justru makin turun.

Itu bisa dilihat dari daftar guru honorer yang tercukupi namun aktifitas belajar mengajar yang tidak selalu hadir.

Salah seorang orangtua siswa, dalam reses yang dilakukan Ridwan Bakokang, mengeluhkan kurangnya guru yang masuk mengajar.

Namun, ada kemanakannya yang baru selesai memperoleh gelar sarjananya di bidang pendidikan, dan bermaksud menjadi tenaga honorer di sekolah, tapi tak diterima.

“Menurut keterangan kepala sekolah, tenaga honorer sudah full atau telah mencukupi kuota. Namun faktanya, tenaga honorer yang dimaksud jarang kita lihat berada di sekolah, bahkan hanya sesekali datang mengajar. Sehingga anak-anak kita jarang belajar,” ujarnya.

Ia berharap, ada sikap tegas kepada mereka, agar sekolah ini betul-betul mampu memberikan pelayanan pendidikan demi masa depan generasi muda.

“kasian anak-anak kita, jika sekolah mereka terbengkalai karena kekurangan dan ketidak aktifan gurunya,” tandasnya.

Merespon dari berbagai keluhan masyarakat, Ridho, sapaan Ridwan Bakokang, menjelaskan ini memang persoalan klasik dunia pendidikan. Kekurangan guru selalu menjadi masalah utama sekolah-sekolah di daerah terpencil.

“Sebenarnya kekurangan guru itu telah tercukupi oleh segmen lain guru yang disebut tenaga honorer. Tentu ada juga pos anggaran untuk mereka, yang tentunya ada persyaratan mutlak, seperti harus memiliki NUPTK untuk mendapatkan pos anggaran dari Dana BOS dan Dana Terpencil. Saya kira ini setidaknya menjadi stimulus bagi tenaga honorer untuk lebih rajin dan proaktif mengajar,” ujarnya.

Lebih lanjut legislator muda partai besutan Megawati ini mengungkapkan, dirinya yang berada di komisi I, yang salah satu domain kerjanya adalah bidang pendidik, kesehatan, hukum dan pemerintahan, akan menjadi catatan penting untuk diteruskan ke ruang sidang, sebagai referensi untuk memanggil Dinas-dinas terkait.

“Mengingat tugas mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat Undang-Udang Dasar, maka kita semua, termasuk kami para legislatif, berkewajiban untuk menjamin tercapainya amanat tersebut,” tegas Ridho. (ham)

Komentar