oleh

Penyederhanaan Perizinan, Ini Jenis Izin yang Disederhanakan Dari 78 Jadi 22

Penyederhanaan Perizinan, Ini Jenis Izin yang Disederhanakan Dari 78 Jadi 22
Workshop penyederhanaan perizinan di Palopo. 

PALOPO, TEKAPE.co — Sebagai upaya reformasi perizinan di Kota Palopo, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT), merancang penyederhanaan perizinan dalam lingkup Pemkot Palopo.

Kalau selama ini ada 78 jenis perizinan yang tersebar di beberapa SKPD, maka setelah penyederhanaan ini, maka sisa 22 jenis izin. Sehingga dalam bidang usaha misalnya, masyarakat tidak perlu mengurus banyak macam izin. BPMPTT yang kini berubah nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palopo, berupaya agar seluruh proses perizinan mudah dan cepat.

Adapun penyederhanaan perizinan yang tertuang dalam draft Peraturan Wali Kota (Perwal) Palopo tentang penyederhanaan perizinan dan non perizinan di Kota Palopo, dari 78 jenis izin, disederhanakan menjadi 22 jenis izin.

Untuk Izin Prinsip PMDN, Izin Prinsip Perluasan PMDN, Izin Prinsip Perubahan PMDN, Izin Prinsip Penggabungan PMDN, Izin Usaha PMDN, Izin Usaha Perluasan PMDN, Izin Usaha Perubahan PMDN, Izin Usaha Penggabungan PMDN, dan Perpanjangan IMTA, akan disederhanakan menjadi satu jenis izin, yakni Izin Penanaman Modal (IPM).

Uutuk jenis Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SIUJK tetap ada. Sedangkan IZIN Gangguan (HO) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) disatukan menjadi SITU/HO. Sementara untuk SPPL, hanya akan menjadi persyaratan mendapatkan SITU/HO.

Untuk Surat Keterangan Kelayakan LH (SKKL) disatukan dengan Izin Lingkungan. Sedangkan Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, Izin Pengolahan Limbah B3,dan Izin Operational IPAL disatukan menjadi Izin PPLH.

Kemudian Izin Trayek Kendaraan Umum, ISIDENTIL, dan Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan, akan disatukan menjadi Izin Trayek Angkutan Orang.

Selanjutnya, Izin Trayek Kendaraan Angkutan Barang, dan Izin Usaha Angkutan akan dihapus keduanya. Izin Layar (PAS KECIL) diubah menjadi Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) diubah menjadi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Surat Izin Usaha Industri (SIUI) dubah menjadi Surat Izin Usaha Industri (SIUI).

Sedangkan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), dan Surat tanda pendaftaran Waralaba (STPW), akan disatukan menjadi Tanda Daftar (TD).

Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK) akan dihapus. Kemudian Izin Penyelenggaraan PAUD, dan Izin Penyelenggaraan Pendidikan, BIMTEK, Kursus dan sebagainya akan disatukan menjadi Izin penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar, dan Nonformal oleh masyarakat.

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) diubah menjadi Izin Usaha Perikanan (IUP), sedangkan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) akan dihapus. Sementara Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan menjadi Izin usaha angkutan laut pelayaran.

Untuk izin sarana kesehatan, kalau selama ini ada 16 jenis izin, maka semuanya akan disatukan menjadi Izin Sarana Kesehatan, yang sudah mencakup Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum kelas C, Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum kelas D, Izin Mendirikan Rumah Sakit Khusus kelas C, Izin Mendirikan Klinik Pratama, Izin Mendirikan Klinik Utama, Izin Operasional Rumah Sakit Umum kelas C, Izin Operasional Rumah Sakit Umum kelas D, Izin Operasional Rumah Sakit Khusus kelas C, Izin Operasional Klinik Pratama, Izin Operasional Klinik Utama, Izin Operasional Puskemas, Izin Operasional Laboratorium, Izin Apotek, Izin Toko Obat, Izin Optik, dan Rekomendasi Pedagang Besar Farmasi (PBF).

Sedangkan izin tenaga kesehatan yang tadinya delapan jenis izin, akan disatukan menjadi Izin Tenaga Kesehatan, yang meliputi Izin Praktek Dokter / Dokter Gigi, Izin Praktek Apoteker, Izin Praktek Perawat / perawat gigi, Izin Praktek Bidan, Izin Praktek Tenaga teknis kefarmasian, Izin Kerja Perawat/ perawat gigi, Izin Kerja Bidan, dan Izin Fisioterapis.

Kemudian Izin Tukang Gigi, Izin Pengobat Tradisional, dan Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT), akan disatukan menjadi Izin Usaha Terkait Kesehatan.

Untuk Rekomendasi Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU), Rekomendasi Rumah Makan Warung Makan Catering, Rekomendasi Hotel, Rekomendasi Tempat Pengolahan Pestisida (TP2), dan Rekomendasi Salon, akan ditiadakan, tapi hanya menjadi persyaratan dan atau kajian teknis penerbitan izin usaha terkait.

Izin Lokasi, SIUP Minuman beralkohol B & C, dan Izin Toko Swalayan tetap ada dan tidak berubah nama. Sedangkan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, dan Izin Pusat Perbelanjaan akan dihapus.

Untuk Izin Rumah Sewa akan dihapus, sebab cukup dengan memiliki IMB. Kemudian Izin Penelitian, Izin Reklame, dan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) tetap dan tidak berubah nama. 

“Penyederhanaan ini kita usahakan bisa diterapkan efektif 2017 nanti,” ujar Kepala BPMPPT Kota Palopo, Farid Kasim Judas. (del)

Komentar