oleh

Pemkot Palopo Kucurkan Rp100 Juta/Kelurahan, Ini Peruntukannya

Pemkot Palopo Kucurkan Rp100 Juta/Kelurahan, Ini Peruntukannya
Rakor yang digelar Wali Kota Palopo bersama jajarannya. 

PALOPO, TEKAPE.co — Untuk membenahi aset-aset dan keperluan lain di kelurahan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo mengucurkan Rp100 juta per kelurahan.

Dana tersebut telah tertuang dalam APBD-P 2016, yang diperuntukkan untuk sejumlah kebutuhan di kelurahan yang belum tercover program dari SKPD dan kecamatan.

Wali Kota Palopo, H Muhammad Judas Amir, pada rapat koordinasi dengan para pimpinan SKPD, camat, dan lurah se Kota Palopo, Jumat 28/10/2016, di Auditorium Saokotae, menyebutkan, Rp100 juta per kelurahan itu diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik. 

Kepala Dinas PPKAD Kota Palopo, Hamzah Jalante, menjelaskan peruntukan dari Rp100 juta per kelurahan tersebut. Ia menyebutkan, dana tersebut bisa digunakan untuk pemeliharaan aset-aset di kelurahan yang tidak dianggarkan di SKPD atau kecamatan.

“Peruntukannya bisa untuk pemeliharaan drainase dan bahu jalan, perbaikan Poskamling, pembenahan wisata kelurahan, lampu jalan, dan yang butuh dibenahi. Namun harus diperhatikan, lurah tidak boleh menambah nilai aset, tapi hanya untuk mengembalikan fungsi aset yang dibenahi,” jelas Hamzah, di hadapan para lurah.

Ia mencontohkan, yang dimaksud tidak menambah nilai aset, tapi mengembalikan fungsi aset, seperti mengeruk drainase, tidak membuat drainase baru.

“Tapi perlu diperhatikan, jangan sampai terjadi tumpang tindih antara program yang sudah ada. Jangan sampai cuma nebeng dengan program yang sudah ada. Penggunaan dana ini juga tidak lebih nilainya dari Rp10 juta satu titik,” jelasnya.

Mengenai cara pertanggungjawabannya, Hamzah menjelaskan, kalau ada warga yang mengerjakan, maka harus difoto siapa yang bekerja, hitung makan minum, kalau ada tukang berapa upahnya, cet, dan sebagainya. “Jadi pertanggungjawabannya tidak jauh beda dengan dana Rp10 juta yang pernah diberikan beberapa tahun lalu,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan, dana Rp100 juta ini juga bisa dipakai untuk biaya administrasi program sertifikat prona. Sehingga masyarakat penerima program tersebut tidak lagi harus mengeluarkan biaya administrasi, seperti foto copy matarai, dan administasi lain. “Namun soal biaya patok untuk sertifikat prona, silahkan warga penerima sendiri yang menyediakan. Itu tidak ditanggung,” jelasnya. (adv)

Komentar