PALOPO, TEKAPE.co – Nasib ratusan murid baru di lima SDN di Palopo, yang masuk sekolah tanpa lewat sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online hingga kini masih belum jelas alias terkatung-katung.
Komisi I DPRD Kota Palopo, yang sedianya mencarikan solusi pasca rapat dengar pendapat, Jumat 20 Juli, hingga kini, Minggu 22 Juli 2018, belum mengeluarkan solusi.
Pasalnya, hasil koordinasi DPRD Palopo, Pj Wali Kota Palopo Andi Arwien Azis SSTP, tetap bertahan untuk menegakkan Perwal. Sehingga jika demikian, maka ratusan anak ini terpaksa harus dipindahkan ke sekolah lain, yang kuotanya belum mencukupi.
BACA JUGA:
Sempat Tegang Saat Hearing di DPRD, Nasib 141 Murid SDN di Palopo Belum Jelas
“Hasil koordinasi kita dengan Pj Wali Kota Palopo, bertahan menerapkan Perwal, soal kuota murid. Sehingga sampai sekarang, kami belum mengeluarkan rekomendasi. Insya Allah, besok (Senin 23 Juli, red), baru kita akan mengeluarkan rekomendasi soal kisruh PPDB Online ini,” ujar Komisi I DPRD Kota Palopo, Bakri Tahir, yang dikonfirmasi Tekape.co, Minggu 22 Juli 2018.
Politisi PAN ini juga mengatakan, berdasarkan penyampaian orangtua murid, mereka akan melakukan demo besar-besaran di tiga titik, Senin besok. Mereka akan mendatangi Dinas Pendidikan, Kantor Wali Kota Palopo, dan Kantor DPRD Palopo. “Setelah datang demonstran, kami akan bacakan rekomendasi DPRD,” tegasnya.
Seperti diketahui, sedikitnya 141 murid masih terlantar, yang hingga kini belum ada solusi. Mereka ingin dipindahkan ke sekolah lain, karena masuk sekolah tak lewat PPDB online. Mereka diterima sekolah atas inisiatif kepala sekolah, padahal kuotanya sudah lebih.
Jumlah 141 murid itu tersebar di lima SDN, yakni SDN Langkanae sebanyak 21 murid, SDN Surutanga 12 murid, SDN Lalebbata 28 murid, SDN Mattirowalie 48 murid, dan SDN Lagaligo sebanyak 32 orang. (man)
Komentar