Matangkan Persiapan, Menkumham Yasonna Pimpin Rakor dan Tinjau Lokasi Pelaksanaan AALCO ke-61 di Bali

BADUNG, TEKAPE.co – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan AALCO (Asian-African Legal Consultative Organization) ke-61 dan Peninjauan Lokasi Kemenkumham RI, di Ruang Nusa Dua Hall 1 Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Rabu (27/9/2023).

Rapat yang dipimpin langsung Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham, Cahyo Rahadian Muzhar, Plh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Reynhard Silitonga, Staff Khusus Menkumham Bidang Hubungan Luar Negeri.

Juga para Pimpinan Tinggi Pratama Ditjen AHU Kemenkumham dan Kanwil Kemenkumham Bali, Direktur Kerjasama Keimigrasian Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham, Direktur Izin Tinggal Ditjen Imigrasi Kemenkumham, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bali, Forkopimda Provinsi Bali, beserta Kementerian/ Lembaga terkait.

“Indonesia, dalam hal ini Kemenkumham akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Sesi Tahunan ke-61 AALCO pada tanggal 15-20 Oktober 2023 di Bali, dimana secara deskriptif AALCO merupakan forum konsultasi negara Asia dan Afrika untuk menyamakan persepsi dan posisi dalam berbagai isu-isu hukum guna memperoleh posisi bersama, satu kesepakatan bersama dan untuk disampaikan pada berbagai pertemuan-pertemuan internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa,” terang Yasonna, saat membuka Rakor Persiapan AALCO ke-61.

Yasonna, dalam sambutannya juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran para hadirin dimana pelaksanaan Kegiatan AALCO ini menunjukkan Indonesia siap untuk tampil dalam menyelenggarakan event internasional, sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan event tersebut, Menkumham meminta dukungan dan partisipasi para hadirin semua.

Menkumham Yasonna juga menjelaskan terkait rangkaian kegiatan Sidang Tahunan AALCO ke-61 dan juga side events yang akan diselenggarakan, dimana materi yang akan dibahas meliputi isu terkini di bidang hukum dalam ruang siber.

“Sebagai wujud komitmen Pemerintah RI untuk menerapkan dan memastikan penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI), Kemenkumham dan ICRC berkolaborasi dalam penyelenggaraan diskusi panel HHI, kolaborasi ini bertepatan dengan peringatan ke-65 ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 oleh Indonesia,” ungkap Menkumham, saat menjelaskan salah satu side events dalam rangkaian agenda AALCO ke-61.

Selain itu, adapun beberapa side events yang diselenggarakan nantinya dan membahas isu-isu terkini meliputi aspek hukum laut, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, hukum dagang dan investasi internasional serta isu hukum di angkasa luar.

Selanjutnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan penuh dalam penyelenggaraan AALCO ke-61.

“Terkait penyelenggaraan AALCO ini kami pada prinsipnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung penuh Kemenkumham dalam agenda ini,” ungkap Menteri KLHK.

Siti Nurbaya juga menjelaskan dalam kaitan bisnis dan investasi kita berhadapan dengan EUDR (European Union Deforestation Regulation) dikaitkan dengan alasan supply chain, posisi Indonesia tegas menolak ini dan EUDR bisa dijawab dengan kita menyajikan display pada side event nanti, ada semacam display-display poster di pameran, kita menerangkan bagaimana keberhasilan Indonesia dalam mengatasi deforestasi.

Dalam rapat persiapan ini, Direktur Jenderal Cahyo Rahadian Muzhar menekankan pentingnya persiapan yang matang dan kerjasama yang solid dalam menjalankan peran penting Indonesia sebagai tuan rumah dalam kegiatan AALCO tersebut.

Cahyo menggarisbawahi nilai strategis kerjasama hukum antar negara di kawasan Asia dan Afrika, dan betapa pentingnya peran AALCO dalam memajukan isu-isu hukum yang relevan bagi kedua benua tersebut.

RAKOR ini diharapkan menjadi landasan kuat bagi Indonesia dalam mengemban tugasnya sebagai tuan rumah dalam AALCO, serta dalam memperkuat kontribusi positifnya dalam kerjasama hukum internasional. (hms/Adi)