oleh

Kasus Korupsi di Dinas Pendidikan, Kejaksaan Tolak Berikan Perlindungan Hukum

JENEPONTO, TEKAPE.co – Delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan mengajukan perlindungan hukum ke kejaksaan.

Delapan OPD itu masing-masing Dinas PU, RSUD Lanto Dg Pasewang, Dinas Kesehatan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemukiman dan Pertanahan, Dinas Pariwisata Jeneponto, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta BKKBN.

Dari delapan OPD yang mengajukan perlindungan hukum, enam diantaranya diterima untuk mendapatkan perlindungan.

Kasi Datun Kejari Jeneponto, Ridwan Saputra mengatakan, ada dua OPD yang ditolak karena menunggu jadwal ekspose.

“Dinas Pendidikan ditolak karena dinas tersebut masih dalam penyelidikan dugaan korupsi. Sementara, BKKBN menunggu kelengkapan jadwal eksposnya,” kata Ridwan, Selasa 14 September 2021.

Adanya pendampingan hukum, kata Ridwan, mengurangi niat jahat seperti korupsi dan lain sebagainya.

“Tugas kami bukan hanya penindakan tapi juga pencegahan,” terangnya.

Meski melakukan pendampingan, OPD yang bersangkutan akan tetap dilakukan pemeriksaan jika memang terbukti bersalah. (*)

Komentar