oleh

Jadi Tersangka Pungli Prona, Idil Borahima: Lurah Lain Juga Harus Ditersangkakan

PALOPO, TEKAPE.co – Dugaan pungutan dalam pengurusan sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) tahun 2016 dibantah Lurah Pentojangan, Idil Borahima.

Saat dihubungi via telepon, Senin 15 Juli 2019, Idil mengatakan tidak melalukan pungutan dalam pengurusan sertifikat prona.

“Biaya sebesar Rp350 ribu itu hasil dari musyawarah masyarakat sendiri. Mereka kemudian meminta ke pihak kelurahan untuk mengurus berkasnya,” kata Idil.

Idil menjelaskan dalam pengurusan sertifikat prona, pemerintah tidak menyiapkan anggaran materai dan patok.

“Jadi pemerintah hanya menggratiskan sertifikat dan pengurusannya,” ucapnya.

Program sertifikat itu, lanjut Idil, adalah program dari Dinas Kehutanan Bidang Perkebunan dan di Palopo hanya ada 10 kelurahan yang mendapatkan program itu dengan sebanyak 50 per kelurahan.

“Pada tahun 2017 hanya 200 sertifikat yang turun dari pusat dari 500 sertifikay yang telah dijanjikan dan saat pihak kehutanan melakukan seleksi, hanya empat kelurahan yang mendapatkan,” ungkapnya

Tahun 2018, Kelurahan mendapatkan jatah tahap dua, karena Dinas Kehutanan ditarik ke provinsi program tersebut menjadi mandek.

“Karena program tersebut mandek di tahun 2018, kami mendorong berkas tersebut ke Dinas Pertanian Palopo,” katanya.

Idil juga mengungkapkan bahwa sertifikat yang tertinggal di tahun 2018 telah diajukan ke Pertanahan.

“Sertifikat yang tertinggal di tagun 2018 telah saya ajukan ke pertanahan dan di bulan ini akan dilakukan pengukuran,” terangnya.

Ia juga mengatakan, sebelum menentukan seseorang sebagai tersangka, sebaiknya pihak penyidik mengamati baik-baik laporan tersebut.

“Jika saya dijadikan tersangka maka lurah lain juga harus jadi tersangka karena semua proses yang dilakukan sama,” ujarnya. (rindu)

Komentar

Berita Terkait