oleh

Hasil Konsultasi DPRD Lutra, Pungutan Parkir di RSUD Masamba Itu Pungli

MASAMBA, TEKAPE.co – Berdasarkan hasil konsultasi DPRD Luwu Utara di BPKP Sulsel, Senin 17 Juli 2017, menyebutkan, jika penarikan jasa parkir di RSUD Andi Djemma Masamba termasuk dalam pungutan liar (pungli).

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Lutra dari PAN, Karimuddin. Ia menegaskan, sesuai hasil konsultasi di BPK Provinsi Sulsel, apa yang sudah dilakukan RSUD Masamba, terkait pungutan parkir adalah pungutan liar.

“Itu bukan pajak dan juga bukan retribusi. Itu pungutan liar. Sebab tidak jelas dasar dan statusnya. Kalau pajak dan tertibusi, harus diatur dalam Perda, yang merupakan turunan dari UU nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retrubusi daerah,” jelas Karemuddin.

Ketua Komisi III DPRD Lutra itu juga menegaskan, jika tidak ada pungutan di daerah, kecuali pajak dan retribusi daerah.

Ia menyebutkan, pungutan parkiran di rumah sakit selama ini, sudah ada keterikatan kontrak selama 5 tahun antara pihak rumah sakit dengan pihak ketiga untuk pengelolaan parkiran.

“Apa dasarnya rumah sakit menetapkan setoran yang diterima dari pihak ketiga, yang jumlahnya Rp5 juta setiap bulannya,” tandas Karemuddin.

Legislator PAN ini juga menambahkan, hasil konsultasi, BPK minta agar penarikan itu dihentikan. Sebab tidak didasari aturan manapun. Oleh karena itu, DPRD mendesak Bupati Lutra agar segera menghentikan kegiatan tersebut.

“Ini masih dalam kewenangan bupati sebagaimana rekomendasi yang sudah dikeluarkan DPRD,” tegas Karimuddin.

Dia juga menyebut, jika dana yang disetor ke pihak rumah sakit itu statusnya adalah setoran ilegal, karena tidak tercatat pada pendapatan daerah dan rumah sakit.

“Ini adalah pelanggaran yang fatal, untuk itu pihak rumah sakit harus mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima,” tutup karemuddin. (jsm)

Berita Terkait