oleh

Fraksi Gerindra Minta Pemkab Luwu Benahi Wilayah Terpencil

LUWU, TEKAPE.co – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Luwu meminta kepada Pemkab Luwu agar memprioritaskan wilayah terpencil di Kabupaten Luwu untuk dibenahi.

Hal itu disampaikan dalam pandangan fraksinya, pada rapat paripurna DPRD Luwu dengan agenda Ranperda APBD Pokok 2020 Kabupaten Luwu, Rabu 20 November 2019.

Di hadapan Bupati Luwu, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Luwu Andi Mammang, meminta Bupati Luwu fokus membangun dan melanjutkan infrastruktur di wilayah terpencil.

“Berkenaan dengan belanja Daerah untuk APBD Pokok 2020, kami ingatkan Bupati Luwu selaku Pemerintah Kabupaten Luwu, kiranya dapat konsisten dengan RPJMD dan tetap memprioritaskan pada program yang memihak kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak. Kami sangat mengharapkan pembangunan infrastruktur dapat memprioritaskan wilayah-wilayah terpencil,” tandas Andi Mammang.

Andi Mammang mencontohkan, beberapa pembangunan infra struktur diwilayah terpencil yang amat mendesak di Kabupaten Luwu, yaitu pembangunan jalan poros Kadundung-Pajang, Tibusaan, sepanjang 12 KM.

Juga Pembangunan jembatan Lengkong Pini, lanjutan pengasapalan yang menghubungkan 4 kecamatan terpencil (Bajo Barat, Latimojong, Bastem, Bastem Utara) yang berada di titik Desa Saronda sepanjang 3 KM, ruas penhubung jalan pada Desa Ledan dan Bolu Bastem.

Andi Mammang mengatakan, beberapa pembangunan infrastruktur yang amat mendesak lainnya yaitu, Jalan Poros dan lanjutan pembangunan Jembatan Galuturan di Bastem Utara, Pengaspalan sepanjang 7 KM di Desa Tirowali Kecamatan Ponrang.

Kemudian lanjutan Revitalisasi lapangan sepak bola Tirowali, Pengerukan sungai sepanjang Desa Tirowali yang mengalami pendangkalan dan menyulitkan nelayan serta Rabat beton ruas jalan pekuburan desas Tirowali dan jalan di pemukiman warga Desa Mario

“Beberapa program lain yang perlu mendapat perhatian pada tahun 2020 yaitu pemenuhan tenaga pendidik dan tenaga medis di wilayah terpencil, seperti di Latimojong, Bastem, Bastem Utara dan Walenrang Barat,” katanya.

Masyarakat di wilayah itu, lanjut dia, tidak pernah berhenti mengusulkan dalam berbagai kesempatan pertemuan kami, termasuk saat reses anggota DPRD Luwu belum lama ini.

Mantan Kepala Desa Saronda Bajo Barat ini mengatakan, khusus untuk program kesehatan, Fraksi Gerindra DPRD Luwu sangat mengharapkan warga Luwu yang tertolak atau dinonaktifkan BPJS-nya sebanyak 54.206 orang atau 46,9 %, dari jumlah peserta BPJS yang ditanggung APBD Luwu, kiranya dapat disikapi dengan dibayarkan kembali iurannya, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Masih dalam kaitan alokasi pagu setiap OPD untuk tahun 2020, Fraksi Partai Gerindra Luwu prihatin terhadap pagu untuk kecamatan terpencil yang alokasinya sangat minim dan tidak rasional dengan pagu hanya sebesar Rp300 juta lebih untuk Kecamatan Latimojong, Bastem dan Bastem Utara. Di dalamnya sudah termasuk uang keagamaan Rp100 juta lebih dan gaji/honor sekitar Rp 60-70 juta,” tandas Andi Mammang. (ham)

Komentar

Berita Terkait