oleh

Estimasi Biaya Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan 2024, KPU Luwu Butuh Rp 60 Miliar

LUWU, TEKAPE.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu menggelar Coffee Morning bersama insan pers dalam menyongsong Pemilu dan Pilkada tahun 2024, di Desa Tampa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, Minggu, 23 Oktober 2021.

Kegiatan Coffe Morning yang tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Komisioner KPU Luwu, Hasan Sofyan, Sekretaris KPU Luwu, Kasubag SDM KPU Luwu, Budi Haryono, Kasubag Tekhnis KPU Luwu, Hasriani, serta jajaran staf KPU Luwu.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Luwu, Hasan Sufyan, menyampaikan jika tahapan awal Pemilihan dan Pemilu 2024 dimulai pada bulan Februari tahun 2022, telah menyusun estimasi anggaran untuk tahapan dimana dibutuhkan Rp 60 miliar.

“Untuk KPU Luwu kita sudah dua kali pertemuan dengan DPRD membicarakan soal anggaran. Rencana anggaran yang kita susun ini belum fix karena kita akan tunggu waktu untuk Expose ke pemerintah daerah utamanya Bappeda dan DPRD untuk mendetailkan Anggaran,” ujar, Hasan Sufyan.

Hasan Sufyan mengatakan tentu kalau berpatokan sama Pilkada sebelumnya KPU Luwu sudah punya gambaran, tetapi yang membuat bengkak anggaran karena ada covid 19 sehingga ada peningkatan anggaran yang luar biasa signifikan sehingga pengusulan kemarin pada saat ketemu dengan DPRD. Dimana DPRD sebenarnya sudah berinisiatif membuat yang namanya ranperda dana cadangan untuk anggaran tahapan pemilihan dan pemilu.

“Untuk penganggaran ini tidak mungkin satu kali anggaran jadi minimal kalau pelaksanaannya 2024 Berarti ada waktu sekitar 3 tahun untuk bisa menyiapkan anggaran tahapan pemilihan karena tentu kalau langsung penganggarannya bulat pasti daerah akan keteteran. Kita berharap dukungan dari masyarakat dukungan dari teman-teman media supaya ini cepat terealisasi ranperda cadangannya bisa selesai kemudian pemerintah bisa langsung menyiapkan anggaran dana cadangan untuk tahapan pemilihan supaya di penghujung dan pada saat pelaksanaan Pemilu 2024 yang serentak daerah tidak keteteran lagi menyiapkan anggaran,” jelasnya.

Lanjut, Hasan, menjelaskan dari anggaran Pemilihan sebelum ada peningkatan sampai di angka 25% peningkatannya itu dipengaruhi covid19. Pembiayaan covid ini banyak item yanng harus terpenuhi misalnya protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pemilu ini juga yang banyak menyedot anggaran karena di TPS harus sediakan hand sanitizer, masker, tempat cuci tangan, sabun, bilik khusus untuk yang terindikasi positif covid 19, pakaian Asmat untuk penyelenggara untuk menjemput yang sakit atau menangani yang terindikasi covid-19 jadi itu yang termasuk banyak menyedot anggaran.

“Termasuk yang menyedot anggaran ada peningkatan sebenarnya di honor penyelenggara. Kalau kita berkaca dari Pemilu 2019 Kemarin dan Pilkada 2020 ini honor penyelenggara naik sekitar seratus ribu lebih dan itu sangat berpengaruh karena penyelenggara yang kita butuh kalau 2019 kemarin itu angkanya sampai 13.000 orang se Kabupaten Luwu dari 1.017 TPS jadi diasumsikan kalau honor bergeser 100 ribuan saja angkanya sudah sampai miliaran, Jadi hampir untuk penyelenggara sekitar 70% lari ke Honor penyelenggara dari total anggaran yang kita sediakan,” jelasnya.

Sementara itu, Hasan menyampaikan Kenapa anggaran tahapan pemilihan ini harus diseriusi karena pertama ini agenda nasional agenda strategis nasional kalau di undang-undang nomor 7 tentang pemilu, di daerah bagaimanapun juga karena ini adalah agenda strategis nasional ini harus di support dan supportnya adalah dalam bentuk anggaran.

“Kadang-kadang banyak berpikir begini Kenapa Pilkada selalu mahal Pemilu selalu mahal dan ada yang menganggap bahwa ini pemborosan anggaran, tapi sebenarnya begini demokrasi kita untuk menjaga keutuhan NKRI, menjaga keutuhan negara secara berdaulat bagaimanapun juga satu-satunya mekanisme yang kita percaya adalah jalur demokrasi dan tentunya adalah pemilu,” terangnya.

Pemilu adalah salah satu jalan untuk menjaga negara ini tetap ada karena tidak ada mekanisme yang paling sah secara konstitusi yang bisa dilakukan ada sirkulasi elit yang tetap berjalan dan ada pemilihan tetap berjalan itu jalurnya adalah pemilu kalau ini memang mahal, begini cara bernegara menjaga keutuhan negara ini memang mahal.

“Investasi politik bernegara kita kadang-kadang kalau orang mau bandingkan, saya bilang jauh lebih mahal dibandingkan membangun jembatan yang ratus miliar karena ini soal menjaga keutuhan negara ini memang jauh lebih mahal dibanding jembatan dengan harga yang ratusan miliar ini urusan kita bernegara urusan kita bagaimana beradab dalam menjaga NKRI ini,” ungkapnya.

Hasan sofyan, mengatakan Pemilihan yang sukses tentu disertai dengan support semua pihak turut serta mensukseskan agenda nasional.

“Kita tidak mau membayangkan bahwa pemilihan dan pemilu kita amburadul karena itu tentu akan mengancam integritas nasional kita mengancam sistem bernegara kita dan itu jauh lebih mahal menjaga integritas kita sebagai negara, saya selalu bilang begini jauh lebih mahal nyawa 1 dibanding jembatan yang harganya ratusan miliar,” katanya.

“Karena bernegara berdemokrasi itu adalah cara-cara cara yang kita pilih dalam membangun negara ini menjaga keutuhan negara ini cara itu bisa sukses kalau kita terus bisa berdewasa berdemokrasi orang menghargai perbedaan orang menghargai hak asasi manusia orang menghargai bahwa sistem bernegara kita harus melalui jalur demokrasi,” sambungannya.

Disamping itu, ia mengatakan bahwa demokrasi ini pilihan yang terbaik dalam memilih pemimpin, diantara sistem-sistem yang ada. Demokrasi jadi pilihan karena sistem yang terbaik, mau tidak mau semua pihak harus mendukung proses ini supaya berjalan dengan baik. Diharapkan orang selalu bisa, optimis bahwa pemilu dan pemilihan adalah salah satu agenda prioritas nasional yang harus sama-sama semua pihak dukung dan sukseskan. (ham)

Komentar

Berita Terkait