oleh

Empat Fraksi di DPRD Sepakat Menolak Proyek Multiyear Pemkot Palopo

PALOPO, TEKAPE.co – Pemerintah Kota Palopo (Pemkot) nampaknya harus menunda rencana beberapa progam Pembangunan atau proyek multiyears, yang telah diusulkan.

Beberapa program itu seperti Arena Road Race, Revitalisasi Islamic Center, Pusat Kuliner Kota Palopo serta pemindahan lokasi gedung DPRD, yang akan menggunakan anggaran APBD tahun 2022 itu, ditolak beberapa fraksi di DPRD Palopo.

Sebanyak 4 fraksi dari 5 fraksi yang ada di DPRD Kota Palopo, telah menyatakan sikap menolak usulan anggaran sejumlah program pembangunan atau proyek multiyears Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo.

Adapun keempat fraksi tersebut yakni, Fraksi Gerindra, Golkar, Demokrat dan PDIP, sedangkan Fraksi Nasdem memilih untuk menunda Program Multiyear tersebut.

Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD, terkait Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Palopo, terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2022, Selasa, 31 Agustus 2021.

Dalam rapat paripurna tersebut, Anggota Badan Anggaran, Muh Mahdi menyampaikan seluruh pandangan dan rekomendasi fraksi.

Dalam pemaparannya, Muh Mahdi menyampaikan, Fraksi Gerindra, menolak pemindahan lokasi gedung DPRD Kota Palopo, dan merekomendasikan untuk menunda pembangunan Arena Road Race, Revitalisasi Islamic Center, Pusat Kuliner Kota Palopo pada APBD Tahun 2022.

“Pemerintah harusnya lebih fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi serta lebih mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujar Mahdi.

Mahdi melanjutkan Pembangunan beberapa Talud yang ada di kota palopo dan drainase telah menjadi keluhan masyarakat saat ini, karena kondisi alam kurang baik sehingga pada saat hujan turun rumah warga terendam air.

Fraksi Gerindra juga mengusulkan agar beberapa SKPD yang minim kegiatan bahkan ada yang sama sekali tidak memiliki program kegiatan, untuk tetap ditinjau ulang khususnya pada Dinas Penanggulangan Bencana, Damkar dan Balitbang.

“Ini penting mengingat OPD ini sangat dibutuhkan ketika terjadi bencana kedaruratan begitupun Balitbang adalah garda tetdepan dalam mengkaji setiap kebijakan2 yg yg akan menjadi pijakan strategis bagi pemerintah daerah,” kutip Mahdi.

Sementara itu, Fraksi Demokrat juga menolak beberapa usulan anggaran untuk melaksanakan program multiyear pemkot Palopo.

Fraksi Demokrat mengusulkan agar Pemkot Palopo lebih berfokus pada pengelolahan sampah di TPA Mancani, kearah modern dan ramah lingkungan.

Salah satunya, mengadakan sarana dan prasarana incinerator untuk pemusnahan sampah domestik guna mengurangi pencemaran lingkungan dan udara sekitar TPA Mancani. (*)