MASAMBA, TEKAPE.co — Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, mengharapkan agar pola kemitraan antara pers danPemerintah di setiap SKPD, terjaga dengan baik.
Menurutnya, kemitraan itu harus terus dibina sebagai upaya bersama membangun daerah kearah yang lebih baik di Bumi Lamaranginang, julukan Kabupaten Luwu Utara (Lutra).
Menurut Bupati pertama perempuan di Sulsel ini, kemitraan Pers dengan pemerintah harus terus dibina dengan baik, karena peran Pers sangat berfungsi sebagai kontrol sosial dalam mengekspos hasil-hasil pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah (SKPD).
Diharapkan tercipta sinergitas pemerintah dengan kalangan media cetak dan media online, elektronik, dapat memberikan informasi kepada publik secara profesional dan bertanggungjawab demi kesejahteraan masyarakat.
”Jembatan Informasi yang diperankan media sangat direspon pemerintah. Karena sangat berfungsi sebagai pendidikan kontrol sosial dalam pembangunan, itulah yang dibutuhkan masyarakat luas, karena semuanya itu diperankan media dengan menyajikan informasi kepada publik secara profesional dan bertanggungjawab,” jelas Indah.
Tentunya, lanjut Bupati Lutra, peran Pers sangat besar dalam memberikan berbagai informasi dalam program pembangunan, sehingga pemerintah memberikan porsi yang sama ,kepada semua media itu diberi akses setara untuk pendampingan PPID setiap SKPD. Demi mempercepat kecerdasan sosial masyarakat, pemerintah sangat mendukung.
Indah mengatakan, jika munculnya beberapa tempat seperti Warkop, warung makan, dan lain-lain, menandakan kondusifnya perekonomian di Bumi Lamaranginang. Fakta itu pula mempertegas bahwa peran pemerintah untuk menghadirkan keamanan, kesejahteraan bagi masyarakat terjawab sudah.
”Iklim berbisnis di Luwu Utara sangat baik, itu karena pemerintah membuka akses kepada kalangan ekonomi untuk mengembangkan bisnisnya. Makanya kemitraan yang tercipta antara Wartawan dengan pemerintah kian dioptimalkan dengan berbagai dinamika,” jelas Indah.
Sementara itu, Kabag Humas dan Protokoler Kabupaten Lutra, Suryadi, berharap wartawan sebagai pembawa demokrasi, seyogyanya bersifat profesional, namun tetap kritis terhadap pemerinrat dalam hal membangun daerah ini.
Olehnya itu, lanjut Suryadi, dalam pemberitaan tersebut tetap berjalan sesuai kaidah/ norma Wartawan yang bebas, namun profesional dan bertanggungjawab dalam PPID di setiap SKPD. (hms)
Komentar