PALOPO, TEKAPE.co – Komisi III DPRD Palopo mendapat keluhan dari beberapa anggota kelompok tadi, jika bantuan dinas pertanian berupa alat mesin pertanian (alsintan) tak merata.
Tak meratanya bantuan itu, ditengarai karena adanya proses transaksi berupa pungutan yang dilakukan oknum di dinas pertanian Palopo.
Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat komisi III DPRD Palopo dengan Dinas Pertanian, di ruang komisi III DPRD Palopo, Selasa 11 Juni 2019.
Ketua Komisi III DPRD Palopo, Abdul Rauf Rahim, menyebutkan, dari keluhan yang diterima dari beberapa masyarakat, pembagian bantuan alsintan ke kelompok tani tak merata.
Seperti dikeluhkan salah satu kelompok tani di Wara Selatan, yang mengeluh bantuan lebih banyak ke Telluwanua.
“Keluhan ini kami sampaikan dan klarifikasi kebenarannya. Karena harapannya pembagian bantuan itu harus proporsional,” ujarnya.
Ia mengatakan, tidak meratanya bantuan alsintan itu, karena dipengaruhi ‘proses transaksi’ dengan oknum kelompok tani dan oknum yang ada di dinas pertanian.
Menanggapi hal itu, Kadis Pertanian Palopo, Harisman, membantah jika pembagian bantuan itu tak proporsional.
Menurutnya, keluhan kelompok tani di Wara Selatan itu tak seharusnya ada. Sebab sudah banyak bantuan alsintan diberikan, padahal luas sawah cukup sedikit di sana.
“Pembagian bantuan memang akan lebih banyak di wilayah yang lahannya persawahannya luas. Seperti di Telluwanua, dari 2.700 hektar lahan sawah di Palopo, ada 1.800 hektar sawah ada di Telluwanua. Sehingga pasti di sana akan lebih banyak diberikan bantuan,” jelasnya.
Menurut Harisman, bantuan combine yang dibagi juga telah ada di semua kecamatan yang luas lahan sawahnya cukup.
Ia juga menjelaskan, combine sebenarnya boleh dipakai di luar Palopo. Sebab sistemnya brigade.
“Kalau sudah tidak dipakai di kelompok itu, maka bisa dipakai di tempat lain, bahkan bisa di luar Palopo. Ini juga kan sistem sewa,” jelasnya. (del)
Komentar