Anggaran MBG Rp270 Triliun Dievaluasi, BGN Akui Angkanya Kemahalan

JAKARTA, TEKAPE.co – Badan Gizi Nasional (BGN) mulai mengkaji ulang kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2027 yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp270 triliun.

Nilai tersebut kini dianggap terlalu tinggi dan berpotensi berubah setelah pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sasaran penerima manfaat dan efektivitas pelaksanaan program.

Besarnya kebutuhan dana MBG kembali menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah menekan belanja negara.

BACA JUGA: Kejagung Bongkar Dugaan Bisnis Titik Dapur MBG, Ketua Yayasan Jadi Tersangka Baru

Anggaran ratusan triliun rupiah yang semula disusun berdasarkan target 81 juta penerima manfaat kini sedang dihitung ulang bersama Kementerian Keuangan.

Wakil Kepala BGN sekaligus Juru Bicara BGN, Agustina Arumsari mengatakan, angka Rp270 triliun bukanlah angka final.

Menurut dia, proyeksi tersebut merupakan hasil perencanaan sebelumnya yang masih menggunakan asumsi jumlah penerima manfaat dalam skala sangat besar.

BACA JUGA: 11 Tahun Menanti Perbaikan, Siswa SDN Tlomar 2 Bangkalan Masih Belajar di Lantai Tanah

“(Anggaran) 2027 itu sekitar Rp270 triliun dengan asumsi penerima manfaat sekitar 81 juta. Tapi sekali lagi, itu diajukan oleh masa yang dulu,” kata Sari dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

BGN menilai ruang efisiensi masih terbuka lebar. Karena itu, lembaga tersebut bersama Kementerian Keuangan sedang menelaah ulang berbagai komponen pembiayaan agar kebutuhan dana program tidak membebani fiskal secara berlebihan.

“Sementara kami menganggap kalau kita melihat secara umum lah ya dari data yang ada, atau kalau kita bandingkan dengan RPJMN, itu kalau dibandingkan dengan RPJMN sebenarnya sudah jauh sekali lho, kalau RPJMN tuh nggak sampai segitu,” ujarnya.

Menurut Sari, pembahasan teknis mengenai kebutuhan anggaran baru akan terus dilakukan dalam beberapa pekan mendatang.

Hasil evaluasi tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan pagu final sebelum pemerintah menyerahkan Nota Keuangan dan RAPBN 2027 kepada DPR.

“Nah, itu yang kami besok Jumat sampai minggu depan masih akan kami bahas sama Kementerian Keuangan,” ucap dia.

BGN juga mengakui bahwa angka Rp270 triliun belum mencerminkan kebutuhan riil setelah berbagai langkah efisiensi dan penyesuaian sasaran program dilakukan.

“Kemarin dengan DPR sudah sepakat, kami diberi waktu satu bulan untuk kami susun ulang lagi,” ujarnya.

“Jadi kalau ditanya sekarang, berapa Bu angka detailnya, kami belum bisa menyampaikan. Tapi angka itu lahir dari asumsi 81 juta penerima manfaat, Rp270 triliun. Itu masih kami anggap masih terlalu besar lah ya,” lanjut Sari.

Di tengah proses penyusunan ulang anggaran tahun depan, BGN juga mulai menerapkan sejumlah strategi penghematan pada pelaksanaan MBG tahun berjalan.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah penghentian sementara distribusi makanan selama masa libur sekolah pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026.

Kebijakan tersebut diperkirakan memangkas belanja insentif operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga lebih dari Rp3 triliun.

“Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar Rp3.004.560.000, lumayan angkanya ya,” sebutnya.

Tak hanya memangkas biaya operasional, BGN juga mulai menata ulang sasaran penerima manfaat. Hasil evaluasi sementara menunjukkan terdapat puluhan sekolah di Pulau Jawa yang siswanya dinilai memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri.

Sebanyak 76 sekolah dengan total 39.352 siswa tidak lagi menjadi kelompok prioritas penerima MBG. Dana yang sebelumnya dialokasikan untuk kelompok tersebut direncanakan dialihkan ke wilayah yang dinilai lebih membutuhkan.

Kelompok prioritas baru itu mencakup daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang masih menghadapi risiko masalah gizi.

Sementara itu, BGN juga mengungkapkan bahwa anggaran lembaga tersebut pada 2026 telah mengalami koreksi cukup signifikan.

Dari pagu awal Rp268 triliun, nilai anggaran yang tersisa setelah penajaman fiskal kini berada di kisaran Rp228,38 triliun.

“Pagu awal Rp268 triliun, lalu untuk penajaman itu Rp38,25 triliun, yang surat pertama, lalu ada lagi Rp1,37 triliun. Nah, jadi sekarang tinggal sisa pasca penajaman Rp228,38 triliun,” kata Sari.

Meski demikian, angka tersebut belum menjadi batas akhir. BGN membuka kemungkinan adanya pemangkasan tambahan seiring berjalannya proses efisiensi dan refocusing penerima manfaat yang masih berlangsung.

“Nah, ini nanti masih kami exercise lagi seperti yang tadi kan, refocusing penerima manfaat, itu mungkin bisa jadi akan berkurang lagi, gitu,” pungkasnya. (*)