oleh

Tak Setor LADK, KPU Batalkan Kepesertaan 11 Parpol di Pemilu 2019

JAKARTA, TEKAPE.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merilis 11 partai politik (parpol) yang dibatalkan kepesertaannya di Pemilu 2019, untuk beberapa tingkatan (provinsi dan kab/kota), Kamis 21 Maret 2019.

11 parpol ini disanksi akibat tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanyenya (LADK) hingga batas akhir yang telah ditentukan, yang jatuh 10 Maret 2019 atau 14 hari sebelum jadwal kampanye rapat umum.

Ketua KPU RI Arief Budiman, dalam konfrensi pers di Media Center KPU, Jakarta, menjelaskann, aturan terkait kewajiban melaporkan LADK oleh peserta pemilu di tiap tingkatan dan batas akhir pelaporan tertuang dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-undang (UU) 7 Tahun 2017. Sementara sanksinya diatur Pasal 338 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 serta Pasal 71 ayat (2) Peraturan KPU (PKPU) Nomor 24 Tahun 2018.

“Hari ini, KPU telah melakukan rapat pleno dan berdasarkan laporan yang telah dikirim oleh KPU kab/kota, dan provinsi, maka KPU memverifikasi dan kemudian memutuskan sebagaimana ketentuan pasal 334 ayat 2 yaitu terkait pembatalan parpol sebagai peserta pemilu anggota DPRD provinsi, kab/kota yang tidak menyerahkan LADK,” jelas Ketua KPU RI Arief Budiman, yang dikutip dalam rilis resmi KPU dalam laman resminya, kpu.go.id.

Arief menyebut, parpol yang tidak melaporkan LADK-nya ada di tingkat provinsi dan kab/kota.

Menurut Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari, parpol yang tidak menyerahkan LADK, jumlahnya ada 11 parpol. Untuk tingkat provinsi, hanya satu parpol yang tidak menyerahkan LADK, yakni Partai Garuda di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Partai tersebut juga diketahui tidak menyerahkan LADK-nya di 110 kab, 20 kota (di 26 provinsi).

Sementara untuk 10 partai lainnya, secara berurutan yang tidak menyerahkan LADK ditingkat kab/kota adalah PKB (6 kab, 3 kota (di 6 provinsi), Partai Berkarya (27 kab, 1 kota (di 11 provinsi), PKS 8 kab, 1 kota (di 6 provinsi), Perindo 2 kab, 2 kota (di 4 provinsi), PPP 19 kab, 1 kota (di 9 provinsi).

Kemudian PSI di 43 kab, 6 kota (di 19 provinsi), PAN 5 kab, 2 kota (di 2 provinsi), Hanura 7 kab, 1 kota (di 6 provinsi), PBB 57 kab, 1 kota (di 18 provinsi) serta PKPI 90 kab, 16 kota (di 24 provinsi).

“Hanya ada 5 parpol yang LADK-nya dinyatakan lengkap artinya dari tingkat pusat, provinsi dan kab/kota,” ucap Hasyim.

Hasyim menjelaskan, partai-partai yang tidak menyerahkan LADK terdiri dari tiga kategori yakni partai yang memiliki pengurus dan mengajukan caleg, kedua partai yang memiliki pengurus, namun tidak mengajukan caleg dan ketiga partai yang tidak memiliki pengurus juga tidak mengajukan caleg.

Berdasarkan Pasal 338 ayat (1) UU 7 Tahun 2017 parpol peserta pemilu akan dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilu pada wilayah bersangkutan apabila tidak menyampaikan sampai batas waktu yang ditentukan.

“Jadi ini sanksinya sifatnya administratif, karena parpol tidak memenuhi ketentuan administratif yakni LADK,” kata Hasyim.

Hasyim menekankan bahwa sanksi yang diberikan ini sifatnya kepesertaan partai politik untuk ikut dalam pemilu di daerah yang bersangkutan, bukan pembatalan kepengurusannya.

“Karena bukan kewenangan KPU membatalkan kepengurusan parpol. Bisa saja misalkan dia tetap mengirimkan saksi di TPS untuk pemilu DPR,” jelas Hasyim.

Suara Masuk Tetap Dihitung, Penetapannya Dianggap Tidak Ada

Komentar

Berita Terkait