oleh

Komunitas Pegiat Hukum Palopo Diskusikan Wacana Pemindahan Ibukota Negara

PALOPO, TEKAPE.co – Merespon wacana pemindahan ibu Kota Negara Indonesia, sejumlah Alumni Fakultas Hukum, mahasiswa serta pemuda Kota Palopo, yang tergabung dalam Komunitas Pegiat Hukum menggelar bincang-bincang hukum, di Taman Baca, Kota Palopo. Minggu 12 Mei 2019.

Bincang-bincang tersebut dilakukan sebagai langkah awal komunitas pegiat hukum dalam mengakaji isu kontemporer.

“Bincang-bincang hukum yang kami laksanakan ini, dengan mengangkat tema ‘Wacana Pemindahan Ibukota Negara’ merupakan langkah awal komunitas ini untuk tetap mengkaji setiap Isu-isu yang berkembang dan melihat dari aspek yurisdinya,” jelas Muh Irsal Syarifuddin, Penanggung Jawab Komunitas Pegiat Hukum, yang juga mantan Ketua Cabang PMII Palopo ini.

Bincang-bincang hukum kontemporer yang mengangkat Wacana Pemindahan Ibukota Negara menganalisisa UU No 10 Tahun 1964 ini menghadirkan Dr H Muammar Arafat Yusmad SH MH, yang juga selaku Wakil Rektor 1 IAIN Palopo, sebagai pemantik.

Menurut Muammar Arafat bahwa isu pemindahan ibu kota negara bukanlah hal yang baru.

Namun, harus merevisi terlebih dahulu UU No 10 Tahun 1964 yang menjelaskan bahwa Jakarta adalah ibukota negara Indonesia.

“Isu Pemindahan Ibu kota Indonesia bukan pertama kali diperbincangkan di tahun 2019 ini. Ibukota ingin dipindahkan, ya harus merevisi terlebih dahulu UU No 10 Tahun 1964 yang menjelaskan bahwa Jakarta adalah ibukota negara Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, Muammar Arafat juga memperlihatkan beberapa negara yang berhasil memindahkan Ibu Kota Negaranya serta Pusat Pemerintahan.

“Sudah ada beberapa negara yang berhasil memindahkan ibukota negaranya dan Pusat Pemerintahan, seperti Brazil dari Ibu kota sebelumnya Rio de Jeneiro menjadi Brazilia, serta Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya,” terangnya.

Bincang-bincang hukum Ini dimulai pada pukul 16.00 Wita dan dihadiri Sekitar 40 orang serta acara dipandu oleh Muh Misri Asai, yang juga Penanggung Jawab Komunitas Pegiat Hukum Palopo. (Bolang)

Komentar

Berita Terkait