oleh

Hadirkan Rakhmat Kasjim, Disdag Palopo Sosialisasikan LPG 3 Kg Bersubsidi ke Agen dan Pangkalan

PALOPO, TEKAPE.co – Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Palopo, bekerjasama dengan Pertamina, mengadakan Sosialisasi LPG 3 kg bersubsidi, dan proyek perubahan sistem pengawasan terintegrasi, di Aula Kantor Walikota Palopo, Sabtu 13 April 2019.

Sosialisasi yang dihadiri ratusan pangkalan dan agen LPG se Kota Palopo itu menghadirkan Ketua Hiswana Migas Luwu Raya, Rakhmat Kasjim, dan perwakilan Pertamina, serta dihadiri langsung Wali Kota Palopo HM Judas Amir.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Palopo, Zulkifly Halid ST MSi, menyampaikan ini merupakan sosialisasi kali pertama dilakukan kepada seluruh para pangkalan dan agen LPG se Kota Palopo.

“Kita berkumpul bersama-sama, karena selama ini pemahaman tentang mendistribusikan LPG masih banyak yang belum paham. Itulah gunanya kita lakukan sosialisasi, agar semua pangkalan dan agen mengerti betul akan pendistribusian LPG 3 kg ini. Sehingga kedepannya tidak ada lagi yang dikenakan sanksi akibat kecurangan yang dilakukan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, distribusi LPG 3 kg ini merupakan program pemerintah yang memang harus diawasi, agar LPG 3 kg ini didistribusikan sesuai sasaran.

“Di Kota Palopo, ada sekitar 500 pangkalan, terdiri dari 5 agen yang mendistributsikan tabung tiap hari hingga 8.400 tabung,” rincinya.

Ia menjelaskan, jumlah tabung yang didistribusikan tiap harinya, sesuai dengan kebutuhan, kecuali ada kegiatan tertentu, atau hari besar, maka akan ditambah 10-15%. Jadi tidak masuk akal kalau elpiji di Kota Palopo akan langka.

Zulkifly mengatakan, proyek perubahan yang disusun untuk menindak lanjuti agar tidak ada penyelewengan LPG ke luar Kota Palopo. Seperti beberapa kasus yang ditangani, ada yang menyelewengkan tabung gas sampai ke Sulawesi Tengah, karena memang harga tabung di Palopo terbilang sangat murah, yaitu seharga 16.500.

Zulkifly berharap, dengan adanya Sosialisasi ini agar betul-betul dimanfaatkan oleh suluruh peserta diskusi dan apa yang diharapkan dapat tecapai.

Ketua Hiswana Migas Luwu Raya, Rahmat Kasim ST, menyampaikan, sosialisasi ini merupakan kali pertama dilakukan di Kota Palopo. Ia berharap mudah-mudah menjadi acuan untuk kabupaten lain.

“Disinilah kita dapat mengerti sistem-sistem dan permasalahan yang yang terjadi di pangkalan dan agen, agar apa yang kita harapan dapat tercapai,” ujarnya.

Rahmat Kasim, yang merupakan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel dapil XI Luwu Raya dari Partai Nasdem ini, mengatakan, ada salah satu daerah di pulau Jawa, yang menetapkan harga tinggi, Rp22.000 per tabung.

Sebab selama beberapa tahun ini, mereka tidak bisa mendapatkan harga yang rata, berdasarkan variabel yang ada, pemerintah memberikan harga eceran Elpiji 3 kg dengan margin pangkalan yang menguntungkan.

“Kami selalu ingin memberikan yang terbaik untuk seluruh warga Luwu Raya, khusunya Kota Palopo ini, agar apa yang diinginkan, stoknya aman dan harganya aman dan cara jualnya pun demikian,” ujar Rahmat Kasim.

Ia menyebutkan, pihaknya siap memberikan palayan, pengaturan kerja, cara pendistribusian gas elpiji di Luwu Raya, sehingga tidak memberatkan masyarakat untuk membeli elpiji.

Dengan adanya acuan, bahwa PNS atau yang berpenghasilan Rp1,5 juta tidak boleh memakai gas 3 kg, sekarang ada gas 5,5 kg, yang diperuntukan tidak subsidi. Semoga kota Palopo ini menjadi prioritas pertama agen yang menyalurkan kepada seluruh kecamatan yang ada.

Sementara itu, Walikota Palopo, HM Judas Amir, menyampaikan tugas Pemerintah untuk mengatasi, mengantisipasi masalah yang terjadi di masyarakat.

Aturan yang terkait dengan pemakaian gas elpiji 3 kg tidak boleh digunakan oleh PNS.

“Aturan harus kita ikuti. Sebab sudah ada aturannya, sebaiknya PNS tidak boleh membeli dan memakai gas tersebut. Sebagai penjual, jangan-ki kasi. PNS jangan marah jika tidak dikasi, karena ada aturannya,” tutur Walikota.

Walikota Palopo mengaku, akan memberikan kebijakan kepada dinas yang terkait untuk menaikkan harga elpiji 3 kg, akan tetapi harus melihat dapat dan keuntungannya.

Judas Amir juga memerintahkan kepada Kepala Dinas Perdaganagn, untuk membuat surat larangan kepada setiap pangkalan gas elpiji 3 kg, agar tidak menjual gas elpiji ke seluruh PNS yang ada di Kota Palopo ini.

Aturan itu dibuat untuk mengatur, bukan untuk merugikan. Aturan dibuat sedemikian rupa, sehingga secara umum bisa dinikmati masyarakat dan tidak ada gejolak di dalam hati masyarakat. (hms)

Komentar

Berita Terkait