LUWU TIMUR,TEKAPE.co — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited 2017 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebelum tenggat waktu yang ditetapkan berakhir.
Penyerahan LKPD dilakukan secara langsung oleh Bupati Luwu Timur HM. Thorig Husler kepada Kepala BPK, Widiyatmantoro, di Kantor BPK Perwakilan Sulsel, Jalan AP. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 29 Maret 2018
Penyerahan LKPD itu dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat 3 UU No. 01/2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang mana disebutkan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota menyerahkan laporan keuangan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Husler juga berharap, prestasi Luwu Timur untuk Laporan Keuangan dengan predikat Opini Laporan Keuangan Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dipertahankan.
LKPD ini diserahkan sepenuhnya kepada BPK RI untuk diaudit. Jajaran Pemerintah Kabupaten Luwu Timur siap mendukung kelancaran tugas BPK, sehingga diharapkan ada hasil sebuah upaya kerja keras Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
“Semoga apa yang diraih pada laporan keuangan sebelumnya bisa kembali diraih pada tahun ini,” ucap Husler.
“Luwu Timur juga telah meraih lima kali predikat laporan keuangan dengan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Husler berharap mampu mendapatkan WTPnya yang keenam,” harapnya.
Selanjutnya, kata Husler, LKPD akan disampaikan oleh BPK kepada DPRD paling lambat dua bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah lalu menugaskan para auditor terbaiknya untuk melaksanakan pemeriksaan laporan keuangan yang dimaksud.
Sementara Sambutan Ketua BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Widiyatmantoro mengatakan, agar Pemerintah Kota/Kabupaten koperatif menyiapkan data-data kepada pemeriksa.
“Mari kita koperatif demi kelancaran tugas pemeriksaan,” pungkasnya.
Turut mendampingi Bupati Luwu Timur dalam Penyerahan LKPD Tahun 2017, Plt. Inspektur Luwu Timur, Salam Latief, Plt. DPPKAD Luwu Timur, Ramadhan Pirade.
Penyerahan LKPD Unaudited TA. 2017 bersamaan dengan 10 Pemerintah Kota/Kabupaten.(hms/jsm)
Komentar