oleh

APK Pemilu Harus Melalui Verifikasi KPU, Ini Sejumlah Aturan yang Penting Dipahami

PALOPO, TEKAPE.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo mengadakan rapat koordinasi membahas Alat Praga Kampanye (APK), di ruang pertemuan Media Centre kantor KPU Palopo, Selasa 16 Oktober 2018, siang.

Rapat ini hanya dihadiri 10 anggota perwakilan atau LO, empat Komisioner KPU Palopo, Ketua Bawaslu Palopo Asbudi Dwisaputra. Sementara Kabag Pemerintahan Andi Bakhtiar, yang diundang, tidak hadir.

Divisi Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat (SDM dan Parmas) KPU Kota Palopo, Abdullah Jaya Hartawan, mengatakan, sebelumya sudah mengirim surat kepada LO atau pimpinan Parpol masing-masing untuk undangan rapat koordinasi ini.

“Ini penting untuk diketahui kita semua karna masa kampanye cukup panjang yakni selama 6 bulan kedepan,” ucap Jaya Hartawan.

Selain itu, kata dia, agar ada pemahaman bersama apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh pada saat kampanye.

Pemasangan APK dan masa kampanye sudah dimulai sejak tanggal 23-13 April 2019 sesuai zona yang sudah ditentukan oleh KPU Kabupaten/kota.

Untuk Rapat umum, pemasangan iklan media cetak dan online diperbolehkan mulai tanggal 24 Maret – 13 April 2019.

Pemasangan APK tambahan seperti baliho dari Parpol sebanyak 5 buah per desa untuk 1 Parpol. Spanduk paling banyak 10 lembar per desa masing-masing Parpol.

Jaya melanjutkan, untuk lokasi pemasangan APK dari Parpol harus sesuai zona yang ditentukan oleh KPU Kabupaten kota dan tidak boleh mengganggu kepentingan umum.

“Desain APK mandiri atau dari parpol seperti baliho dan spanduk harus dikoordinasikan paling lambat tanggal 19 Oktober 2018 dengan KPU harus sama dengan APK yang dikeluarkan oleh KPU,” ujarnya.

Jaya menambahkan, pemeliharaan perawatan serta penurunan APK setelah selesai masa kampanye adalah tanggung jawab Parpol.

“Untuk iklan di media sosial berakhir paling lambat 1 hari sebelum masa tenang. Umbul-umbul dan bendera partai jumlahnya tidak diatur tetapi pemasangannya harus sesuai zona dan ukuran diatur oleh KPU,” jelasnya.

Berdasarkan hasil Rakor disepakti untuk APK yang difasilitasi KPU Palopo, Baliho pasangan Capres/Cawapres ukuran 3×4 meter, Spanduk 1×5 meter. Untuk Parpol Baliho ukuran 3×4 meter, spanduk 1×4 meter.

Sedangkan APK mandiri tambahan dari Parpol, lanjutnya, ukuran maksimal baliho 3×4 meter, spanduk ukuran maksimal 1×5 meter.

Dijelaskannya lagi, untuk pertemuan terbatas Parpol, tidak boleh melebihi 1000 orang, khusus di Kabupaten/Kota.

Bahan kampaye Parpol seperti, selebaran, brosur, pamplet, poster, pakaian kalender dan kartu nama ukuran juga harus sesuai aturan KPU.

“Namun, dilarang dipasang dirumah ibadah , Instansi Pemerintah,pelayanan kesehatan (rumah sakit) dan sarana pendidikan,” jelasnya.

Kemudian kata Jaya, bentuk kampanye dalam kegiatan lain misalnya kegiatan kebudayaan, seni, panen raya konser atau olahraga, diperbolehkan.

Untuk foto pada dikendaraan kata dia, hanya boleh mencantumkan lambang partai atau logo partai politik dan hanya mobil atau kendaraan inventaris partai.

Demikian juga dalam memberikan hadiah perlombaan saat kampanye tidak boleh melebihi 1 juta rupiah.

“Dalam pemberitaan di media sosial online atau media cetak, pemberitaan dan penyiaran kampaye hanya bentuk memberitakan kegiatan atau pesan kampanye saja yang berbentuk berita kegiatan,” urainya.

Selain APK, setiap kegiatan kampanye di luar rapat umum dan iklan media cetak, internet, dan media massa.

Baik parpol maupun caleg, diwajibkan memiliki surat izin dari polisi (STTP) yang diurus 3 hari sebelum kegiatan di pihak kepolisian, kemudian menyerahkan surat tembusan tersebut ke Bawaslu dan KPU
terkait medsos setiap parpol menyerahkan 10 akun Medsos per-aplikasi ke KPU Palopo atau mengisi formulir yang telah disediakan.

Bawaslu Palopo akan selalu mengawasi apa yang telah disepakati peserta pemilu bersama KPU pada rakor tersebut berdasarkan amanat UU Pemilu dan PPKU terkait kampanye.

Kepada masyarakat diminta kerjasama demi menciptakan Pemilu yang berkualitas. (*)

Komentar

Berita Terkait